DPR dorong integrasi rantai pasok atasi gejala deindustrialisasi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menyampaikan paparan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Sarana Infrastruktur di Kota Cilegon, Banten, Kamis (27/11/2025). Dalam kunjungan tersebut Komisi VII DPR mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk segera mengalihkan moda distribusi logistik dari truk ke kereta api guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU
chusnunia.com
2 Min Read

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir, dan peningkatan investasi manufaktur domestik, guna mengatasi gejala deindustrialisasi yang kini tengah terjadi.

Dia pun menjelaskan bahwa fenomena deindustrialisasi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

Serap Tenaga Kerja

“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.

Meskipun terjadi perkembangan di sektor ekonomi gig, menurut dia, hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dia mengatakan gejala deindustrialisasi ini sendiri diakibatkan kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Penurunan itu juga, kata dia, mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.

Selain itu, dia mengatakan deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.

Terciptanya Lapangan Kerja Formal

“Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga,” kata dia.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

“Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry,” kata dia.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *