Lampung Timur Giat Wujudkan Desa Ramah Anak

Simaknews.com, Purbolinggo – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan akhir-akhir ini memacu pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk ikut serta dalam Lomba Desa Ramah Anak tingkat Provinsi Lampung yang diadakan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Senin. (27/11)

Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan desa ramah anak, seperti forum anak dan pos curhat yang didukung oleh seluruh elemen desa baik PKK dan Karang Taruna.

Perlu diketahui ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002 seperti hak bermain, hak berkreasi, hak berpartisipasi, hak berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, hak bebas beragama, hak berkumpul, hak berserikat, hak hidup dengan orang tua, hak kelayakan hidup dan berkembang.

Dalam lomba tersebut, ketua Penggerak PKK desa Taman Cari, Paijah, berharap agar desanya bisa menang dan menjadi contoh bagi desa lainnya.

“Semoga desa kami menang sehingga bisa menjadi pioner dan contoh desa ramah anak bagi desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur,” ucapnya. (Eka)

Sumber

DPMPTSP Sosialisasikan Regulasi Perizinan

SUKADANA (lampost.co) — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyosialisasikan regulasi perizinan, Selasa (28/11/2017).

Kepala DPMPTSP Heri Alfasya mengatakan, sosialisaai ini untuk mendorong perbaikan perizinan dan mengidentifikasi kendala serta permasalahan terkait disharmonisasi yang timbul terkait perizinan, sebagaimana perizinan gangguan atau izin HO yang telah dicabut pemerintah pusat.

“Sosialisasi ini juga untuk menyusun agenda tindak lanjut hasil dan mengidentifikasi kendala dan permasalahan terkait disharmonisasi yang timbul terkait perizinan. Untuk peserta terdiri 70 orang dari pimpinan perusahaan dan pelaku usaha,” kata Heri.

Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim diwakili Sekda Syahruddin Putera dalam sambutannya mengatakan, acara sosialisasi regulasi perizinan dan tata cara pengisian LKPM online, merupakan pelaksanaan program kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi DPMPTSP Lampung Timur tahun anggaran 2017.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan momen yang penting dan strategis sebagai upaya untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan reformasi regulasi perizinan sehingga tercipta harmonisasi dalam rangka mendorong iklim usaha dan investasi yang kondusif.

“Untuk itu masih banyak faktor yang perlu menjadi perhatian, antara lain perbaikan pengelolaan perizinan melalui reformasi birokrasi dan reformasi regulasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif,” kata Syahruddin Putera.

Sumber

Wakil Bupati Lamtim Tanggapi 7 Raperda Inisiatif

SUKADANA (Lampost.co)–Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhori menanggapi 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Lamtim dalam sidang paripurna, Selasa (28/11/2017).
Zaiful mengatakan ketujuh raperda inisiatif tersebut yakni Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, raperda tentang Pengelolaan Aset Desa, raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Asal Lamtim, raperda tentang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja dan Penutupan Perusahaan, raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan raperda tentang Sistem Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat daerah Lamtim.

Raperda Inisiatif Tentang Prlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja asal kabupaten lamtim. “Mudah-mudahan dengan regulasi tersebut nanti dapat membawa dampak yang positif terhadap para pekerja,” kata Zaiful.
Raperda tentang Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tenaga Kerja dan Penutupan Perusahaan, berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Raperda ini nantinya menjadi pedoman bagi Pemda dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tenaga kerja,” papar Zaiful.

Lalu raperda tentang penanggulangan penyakit menular karena perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan gaya hidup serta perubahan lingkungan.
“Raperda tentang sistem pelayanan jamkesmas daerah Lamtim, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan keaehatan dan berhak atas jaminan sosial, maka diperlukan pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat maka diperlukan pengaturan tentang sistem pelayanan jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sumber

Launching BUMDes, Camat Pasir Sakti Beri Apresiasi

Simaknews.com, Pasir Sakti – Sesuai dengan program pemerintah yang mengalokasikan anggaran desa untuk pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan tujuan supaya desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri. Pada hari Kamis, 23 November 2017 BumDes Mulya Mandiri melaunchingkan unit usaha digital printing yang berlokasi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Titin Wahyuni, S.Pd., M.Pd, Camat Pasir Sakti, sangat mengapresiasi pergerakan BumDes Mulya Mandiri.

“Dengan mengembangkan potensi sumberdaya masyarakat yang telah ada dan sangup bekerjasama untuk mengelola usaha-usaha yang didanai melalui anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan sumber perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya

“Saya sangat mendukung BUMDes Mulya Mandiri dengan melihat peluang usaha melalui unit digital printing dan berani menargetkan omzet 1,2 milyar dalam jangka waktu enam bulan, ini hal yang sangat luar biasa dan harus kita dukung bersama supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini akan diikuti oleh delapan desa yang berada di Kecamatan Pasir Sakti,” tambahnya

Dalam kegiatan launching tersebut juga dihadiri oleh Camat Pasir Sakti, Danramil Pasir Sakti, Forkopincam, Kasi PMD Pasir Sakti, UPTD Pertanian, para pengusaha, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan warga sekitar. (Ruri)

Sumber

Kembangkan Komunitas Tenaga Kerja, BP3TKI Lampung Kukuhkan Komunitas Keluarga Buruh Migran

Saibumi.com, Lampung Timur – Dalam upaya membangun dan mengembangkan komunitas tenaga kerja Indonesia di daerah potensi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung kukuhkan Penggerak Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) Wilayah Lampung Timur.

Pengukuhan para penggerak atau yang disebut Community Organizer Komunitas Keluarga Buruh Migran (CO KKBM) dilaksanakan secara simbolis dengan penyematan tanda pengenal atau ID Card CO KKBM oleh Kepala BP3TKI Lampung, Mangiring Hasoloan Sinaga berikut penyerahan media komunikasi berupa leaflet, roll up banner, dan sticker untuk diletakkan di sekretariat CO KKBM sebagai sarana bagi CO KKBM untuk menyebarluaskan informasi dan prosedur bekerja ke luar negeri.

Para Penggerak Komunitas Buruh Migran yang dikukuhkan terdiri dari 6 (enam) orang, tiga orang penggerak dari wilayah kecamatan Sekampung dan 3 orang dari kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Keenam orang penggerak antara lain, Eli Astuti Dewi, Setyo Hartono, Aji Wibowo, Suwanto, Suryadi, dan Supeno.

Kegiatan yang diselenggarakan di Resto Bumei Tuwah Bepadan, Lampung Timur ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sekampung dan Purbolinggo, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Usaha Mikro, dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa di kecamatan Sekampung dan Purbolinggo, perwakilan anggota Koperasi TKI Purna Maju Lestari, perwakilan PPTKIS di Lampung Timur serta anggota KKBM.

KKBM (Komunitas Keluarga Buruh Migran) adalah komunitas yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. KKBM dapat membentuk kelompok, paguyuban atau koperasi yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha ekonomi dan pemberian layanan informasi dan pendampingan/advokasi kasus TKI. Anggota KKBM terdiri dari para TKI Purna; keluarga dari TKI yang masih bekerja di luar negeri; keluarga TKI Purna; paralegal; penggiat isu Buruh Migran; dan penggerak KKBM (Community Organizer/CO). Community Organizer yang selanjutnya disebut CO adalah sekelompok orang yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan informasi dan advokasi kepada Calon TKI/TKI/TKI Purna dan keluarganya.

Kepala BP3TKI Lampung, Mangiring Hasoloan Sinaga mengatakan bahwa kedepan CO KKBM ini diharapkan dapat membantu BP3TKI Lampung untuk semakin dekat dengan masyarakat karena mereka berada di dalam masyarakat itu sendiri.

Kegiatan pemberdayaan TKI purna dan keluarganya yang dilaksanakan BP3TKI Lampung juga telah melibatkan CO KKBM pada saat identifikasi calon peserta. Selain itu, pada beberapa kesempatan dalam pelayanan pengaduan dan penelusuran alamat TKI bermasalah pihak BP3TKI Lampung juga melibatkan CO KKBM.

“Dengan dikukuhkannya CO KKBM ini menegaskan bahwa mereka merupakan perpanjangan tangan BP3TKI Lampung yang resmi di daerah kantong-kantong TKI dan keberadaannya tentu membutuhkan dukungan dari setiap hadirin yang hadir,” ungkap dia dalam rilisnya. (**)

Sumber

Lampung Timur Apresiasi Pembangunan Bendungan Era Jokowi

Lampung Timur (ANTARA LAMPUNG) – Pemerintah dan warga Kabupaten Lampung Timur mengapresiasi pembangunan dua bendungan di daerah tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dua proyek strategis nasional ini harus disambut gembira dan didukung oleh warga Lampung Timur karena keberadaannya akan meningkatkan produksi pertanian di Lampung Timur,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur Mangara di Sukadana, Lampung Timur, Rabu.

Berbicara pada dialog “Keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo dalam Membangun Infrastruktur Bendung Gerak Jabung Kabupaten Lampung Timur” yang digelar oleh Badan Kesbangpol setempat Mangara mengatakan program strategis nasional pembangunan infrastruktur yang patut diapresiai itu pertama adalah Bendung Gerak Jabung yang pembangunanya telah selesai 100 persen pada tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan.

“Bendung Gerak Jabung ini nantinya ditargetkan mampu mengairi areal sawah seluas 5.638 hektare di Kabupaten Lampung Timur dan otomatis akan meningkatkan produksi pertanian,” kata dia.

Kemudian Bendungan Sukaraja III di Kecamatan Margatiga yang sedang dibangun. Bendungan Sukaraja III seluas 2.400 hektare dengan konstruksi bangunan seluas 105 hektare ini nantinya akan mampu mengairi seluruh areal sawah di Kabupaten Lampung Timur.

Mangara juga menyatakan keberhasilan selanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah program sertifikasi tanah.

Tahun 2017 Presiden Jokowi menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia sebanyak lima juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria. Tahun 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat, tahun 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat.

“Ini luar biasa, semua lapisan masyarakat diharapkan masuk ke lintasan ekonomi secara makro,” ujarnya.

Selain kepala BPN Lampung Timur, narasumber lain dalam dialog ini adalah Kepala Badan Kesbangpol Lampung Timur Antoni Siaga Putera, Perwira Penghubung Kodim 0411 Lampung Tengah Mayor Joko Subroto, Kepala Bidang Pendanaan Bapeda Lampung Timur Agustinus Eko Kurniawan dan Ipda Suryono dari pihak Polres Lampung Timur,

Dialog itu diikuti unsur wartawan, Forum Komunikasi Umat Beragama, sejumlah ormas, dan mahasiswa.

Sumber

Pemkab Lamtim Evaluasi APBD 2017

SUKADANA (Lampost.co)–Guna mencapai target pembangunan yang telah dicanangkan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengevaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (22/11/2017).

Acara dipimpin Sekretaris Kabupaten Lamtim, Syahrudin Putera, Inspektur Kabupaten Lamtim Nurdin Sifrizal, serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Junaidi. Juga dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut. Terungkap bahwa penyerapan anggaran sampai Oktober 2017 baru mencapai 51,35% atau Rp1,11 triliun lebih dari pagu total Rp2,16 triliun.

Sekkab Lampung Timur mengatan bahwa serapan 51,35% menjadi catatan kinerja yang perlu diperbaiki. Hal ini seakan menjadi kontraproduktif, di satu sisi kita berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat, tapi dalam kenyataannya anggaran yang ada belum terserap. Ini sangat penting, jangan sampai nanti tidak terserap dengan baik sehingga berdampak kurang baik juga bagi Cash Flow (arus kas) pemda lamtim

Menurut Syahrudin, terkait dengan target pendapatan daerah, Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mesti 100%, apabila tidak bisa over target harus terealisaai 100% tidak ada alasan lain. “Karena bagi saya ini prinsip, ini kehormatan kita dan kewibawaan kita di daerah tempat kita berkerja,” tekannya kepada para camat se Kabupaten Lamtim.

Pada kesempatan yang sama, masih terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamtim, Mustakim, yang juga hadir pada acara itu menyatakan target penerimaan sebesar Rp34,7 miluar mudah-mudahan sampai 31 Desember bisa terealisasi, karena saat ini realisasi sudah mencapai Rp32,4 miliar.

Sumber