Wagub Chusnunia Ajak Korpri Beri Pelayanan Birokrasi yang Cepat dan Akurat

Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) mengajak seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Provinsi Lampung memberikan pelayanan birokrasi yang cepat, akurat, dan baik demi kepentingan publik.

Hal tersebut disampaikan Wagub Chusnunia saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT Korpri Ke- 48 Tahun 2019, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (29/11/2019).

Pada kesempatan tersebut, Nunik menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para anggota Korpri se-Provinsi Lampung.

Disebutkan Nunik, bahwa Korpri harus membangun tata kelola dan tata laksana birokrasi yang makin produktif, profesional, dan akuntabel serta berikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, akurat, dan makin baik.

Selanjutnya, Korpri harus tingkatkan kerja sama produktif dengan semua pemangku kepentingan pembangunan, membangun jajaran birokrasi yang siap merespons setiap tantangan pembangunan secara konstruktif, serta menciptakan terobosan dan inovasi dalam memberikan Iayanan publik yang terbaik.

“Lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian Saudara sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah,” katanya.

Nunik juga meminta agar pastikan Korpri senantiasa tampil sebagai organisasi profesi yang ikut meningkatkan daya saing bangsa melalui kehadiran pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dibanggakan.

Tema yang diangkat pada peringatan HUT Ke-48 Korpri tahun 2019 yakni, Korpri Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa.

Pada upacara tersebut, Wagub menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun.

Selanjutnya, penyerahan simbolis tabungan hari tua dan penyerahan hadiah lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT Korpri Ke- 48.

(Bbg/Hmp)
Sumber

Wagub Chusnunia Hadiri Penyampaian Pemandangan Umum 8 Fraksi DPRD Tentang Raperda APBD

Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung untuk mendengarkan pemandangan umum 8 fraksi DPRD Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/11/2019).

Penyampaian pemandangan umum ini merupakan tindak lanjut usai diserahkannya Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2020 oleh Gubernur Arinal Djunaidi sebelumnya.

Fraksi Partai NasDem menyetujui Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2020 dan berharap agar dikupas dan dibahas secara seksama dan dapat disahkan dengan tepat waktu.

Hal senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Perda APBD Provinsi Lampung Tahun 2020.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung menyangkut Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 7,866 triliun.

Atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung tersebut, Rapat Paripurna akan dilanjutkan kembali dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (19/11/2019) esok.

(Bbg/Hmsprov)
Sumber

Gubernur Arinal dan Wagub Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung

Newslampungterkini.com, Mesuji – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189.2 Km.

Peresmian dilaksanakan di depan Gerbang Tol Simpang Pematang KM 239, Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, pada hari Jum’at (15/11/2019).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung oleh Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan jalan tol tersebut adalah jalan tol terpanjang yang pernah diresmikannya.

“Saya mendapatkan informasi bahwa dari Lampung ke Palembang sebelumnya mencapai waktu 8-10 jam, dan dengan adanya jalan tol ini menjadi 3 jam. Inilah yang dinamakan kecepatan dan efisiensi waktu. Dan dengan tersambungnya Terbanggi Besar-Kayu Agung, kita harapkan dapat tersambung lagi dari Kayu Agung-Palembang dan Palembang-Betung,” jelas Presiden Jokowi.

Jalan tol ini, menurut Presiden Jokowi, akan menciptakan titik titik pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan jaringan logistik yang lebih baik, memberikan fasilitas kepada sentra produksi yang ada seperti sawit, karet, ikan, dan lainnya.

“Kemudian menciptakan lapangan kerja dalam pengerjaan jalan tol, membangun peradaban bangsa, dan paling utama adalah terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Presiden, pembangunan jalan tol ini bukan hanya untuk Pulau Jawa saja, tetapi juga pulau Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sepanjang 2974 Km yang ditargetkan selesai ditahun 2024.

“Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung saya nyatakan diresmikan,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan jalan tol tersebut.

Peresmian jalan tol ini juga mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia, yaitu sepanjang 189,2 Km.

Peresmian jalan tol ini merupakan yang kedua dilakukan Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung itu sendiri terbagi menjadi dua seksi yaitu seksi pertama ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dengan panjang 112 km dan seksi kedua ruas Pematang Panggang-Kayu Agung mencapai 77 km.

Dengan adanya peresmian ini, maka Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung ruas Bakauheni-Pematang Panggang sepanjang 252 Km telah selesai sepenuhnya.

Pembangunan Jalan Tol ini, menurut Gubernur Arinal, sangat berarti untuk meningkatkan kelancaran transportasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya guna menjamin sistem logistik nasional, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan pengembangan sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

“Jalan Tol Trans Sumatera ini akan mendukung berbagai sektor di Provinsi Lampung, termasuk rencana pengembangan Kawasan Bakauheni menjadi Kawasan Pariwisata Terpadu dengan bekerjasama dengan ASDP, Hutama Karya, dan ITDC,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Rakyat Lampung Berjaya.

“Pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam menghubungkan atau mengkonektivitaskan antar wilayah guna mendukung kebijakan suatu daerah, seperti pariwisata, industri. dan sektor lainnya,” jelasnya.

(Bbg/Hmsprov)
Sumber

Pembangunan Kotabaru Dilanjutkan, Masterplan Ditata Ulang

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim akan melanjutkan pembangunan Kotabaru, Lampung Selatan. Apalagi saat ini percepatan pembangunan di sekitar Kotabaru mulai pesat, diantaranya dampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Gerbang Kotabaru/Itera yang merupakan akses keluar-masuk Pelabuhan Bakauheni-Kayu Agung.

Pembangunan Kotabaru tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP pada 20 Mei 2013. Pembangunan Kotabaru tersebut merupakan gagasan dari Gubernur Lampung era Sjachroedin ZP dan terhenti diera kepemimpinan M. Ridho Ficardo. Secara garis besar, tanah seluas 1.308 hektare di Kotabaru, milik pemprov Lampung. Rencananya, lahan seluas 450 hektare dibangun perkantoran.

Pada rapat paripurna dalam Rangka Laporan Badan Anggaran, Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat 15 November 2019. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Ciptakarya Provinsi Lampung mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp11,5 miliar dengan rincian Rp2 miliar untuk dukungan pembangunan Mapolda Lampung, Rp9 miliar untuk dukungan tambahan dan Rp500 juta untuk tinjauan ulang masterplan Kotabaru untuk diaktifkan kembali.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa cepat atau lambat pembangunan Kotabaru akan diteruskan. Pihaknya akan melakukan penataan ulang dan melakukan pembangunan supaya cita-cita masyarakat Lampung Berjaya bisa terwujud.

“Pertama kita akan menata perencanaannya supaya itu sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan perencanaan awal,” katanya.

Setelah ditata, lanjut dia, maka bisa dikomunikasikan dengan investor yang ingin terlibat dan ambil bagian dalam pembangunan tersebut. Fahrizal menjelaskan Kotabaru tidak hanya diisi dengan gedung perkantoran saja. Untuk menghidupkannya harus ada tempat sebagai fungsi pendidikan, perumahan, komersial, perekonomian, dan sebagainya.

“Kita rencanakan lagi, studinya dimatangkan kembali. Kita liat amdal. Insvestornya kita harus yakinkan. Masterplan yang lama sudah ada, tapi perlu kita update karena masterplan yang sebelumnya belum ada jalan tol, sekarang sudah ada jalan tol,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Minggrum Gumay mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Kotabaru dilanjutkan kembali karena sudah tertuang pada peraturan daerah. Ia mengatakan Kotabaru merupakan aset negara yang tidak boleh ditelantarkan dan harus dipertanggungjawabkan.

Adi Sunaryo
Sumber

Berikut Enam Jalur Pemanfaatan APBD Provinsi Lampung Tahun 2020

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2020 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan.”

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020 menyebutkan, pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah, di antaranya:

      1. Pembangunan sumberdaya manusia dengan pengarustamaan gender,pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak
      2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangam
      3. Reformasi birokrasi
      4. Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
      5. Kehidupan yang religius, aman, berbudaya dan inovatif
      6. Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana.

“Semua prioritas itu juga diintregasikan dengan program dan kegiatan pendukung agenda atau janji kerja pemerintah daerah yang selaras dengan visi “Rakyat Lampung Berjaya,” tutupnya. Senin, (12/11/2019). (Ria)

Sumber

Nunik Sebut Akan Maksimalkan Nilai Tambah Produk Pangan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Angka pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung hanya turun satu digit dari 14 persen menjadi 13 persen. Di Pulau Sumatera, Lampung masuk peringkat tiga dari bawah soal pengentasan kemiskinan. Apalagi di tingkat nasional, Lampung masih tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya.

Wakil Gubenur Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) mengatakan, setelah di potret oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membuat miskin rumah tangga adalah beban makan.

“Yang membuat masyarakat kita miskin salah satunya adalah beban makan seperti sayuran dan bahan pokok. Artinya apa yang mereka panen itu akan langsung dijual,” ujarnya saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung tahun 2020, di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, APBD Provinsi Lampung kedepan akan digunakan untuk memaksimalkan produk yang mempunyai nilai tambah.

“Nantinya akan ada anggaran APBD yang akan kita gunakan ke sana (peningkatan nilai tambah), sehingga tidak hanya dijual mentah oleh masyarakat,” tutupnya. (Ria)

Sumber

Wagub Chusnunia Serahkan Rancangan KUA PPAS APBD 2020

Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (12/11/2019).

Wagub mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan di tahun 2020 dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan tema Pembangunan Provinsi Lampung yang dicanangkan yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan”.

“Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah, dimana prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji Kerja Pemerintah Daerah, yang selaras dengan Visi Rakyat Lampung Berjaya,” ujar Wagub Nunik.

Keenam prioritas tersebut, disebutkan Nunik, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak. Selanjutnya meningkatkan milai tambah produk unggulan untuk mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan.

“Kemudian mengenai Reformasi Birokrasi, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif; dan terakhir Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana,” katanya.

Nunik menyampaikan dalam Rancangan APBD Tahun 2020 yang disusun, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp 7,806 triliun.

Disebutkan Nunik, terdiri dari Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,259 triliun. Sementara, komponen Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 4,495 triliun dan komponen lain-Iain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 51,656 miliar.

Nunik mengatakan dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah, Pemerintah daerah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja.

“Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional,” ujarnya.

Nunik juga menyoroti beberapa perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA Provinsi Lampung Tahun 2020.

Disebutkan Nunik, seperti pertumbuhan ekonomi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat, yaitu : 5,15 persen di tahun 2016 menjadi 5,17 persen di tahun 2017 dan tumbuh sebesar 5,25 persen di tahun 2018. “Pencapaian tersebut juga tercatat Iebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.

Selanjutnya dengan memasuki Triwulan II Tahun 2019, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,62 persen (year on year) dan 5,16 persen di Triwulan III Tahun 2019, sementara perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,06 persen dan 5,04 persen pada periode yang sama.

Termasuk persentase penduduk miskin menurun dari 14,29 persen di tahun 2016 menjadi 12,62 persen di awal tahun 2019.

“Begitu juga dengan tingkat pengangguran, turun dari 4,43 persen di tahun 2017 menjadi 3,96 persen pada awal tahun 2019. Pada periode pengamatan yang sama, kesenjangan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat juga semakin membaik, dan hingga saat ini berada pada level angka 0,33,” ujarnya.

Menurut Nunik dengan rekam jejak pertumbuhan ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir yang masih Iebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2020 mendatang, ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Pada tahun 2020 juga, pengendalian inflasi akan dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat.

Dimana fokus utamanya yakni menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis. Dengan tersedianya barang dan terkendalinya harga, akan turut menjaga daya beli dan menahan Iaju angka kemiskinan.

“Melalui langkah-Iangkah tersebut, tingkat inflasi Lampung di tahun 2020 akan dipertahankan berada pada kisaran 3,0 sampai 3,5 persen,” tandasnya.

(Bbg/Hmsprov)
Sumber

Wagub Chusnunia Buka Pelatihan Pembuatan Sabun Organik

Natar, (Media-merdeka.com)- Program gerakan masyarakat mandiri dan produktif yang diusung Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik) terus berlanjut. Salah satunya dengan diadakannya Bimtek Pembuatan Sabun Organik Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani dan warga di Balai Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin (11/11/2019).

Acara yang dibuka Wagub Chusnunia ini diadakan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Selain merupakan upaya mengentaskan kemiskinan juga membekali masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan.

“Ini sesuai arahan Bapak Gubernur Arinal Djunaidi untuk warga kita agar produktif. Ini juga langkah penanggulangan kemiskinan, agar keluarga di seluruh Lampung ini menjadi keluarga yang mandiri dan produktif,” ujar Wagub Nunik.

Menurut Nunik, pembekalan ini sebagai langkah agar kaum ibu atau perempuan bisa menjadi generasi yang tingkat kesejahteraannya lebih baik. “Ibu sebagai bagian dari keluarga sangat punya pengaruh, baik itu kualitas maupun dalam hal manajemen keluarga, kesejahteraannya dan sebagainya, peran ibu sangat penting,” kata Nunik.

Pembekalan IKM ini, lanjut Nunik, dilaksanakan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan melibatkan perempuan. “Ini juga pesan dari Bapak Gubernur agar perempuan lebih produktif dan berdaya,” ujar Wagub.

Nunik berharap ke depan bisa membantu terkait proses pemasarannya.
“Kita akan latihkan nanti pemasarannya asalkan ibu-ibu yang dilatih ini serius, jadi kita akan buat pelatihan marketing online seperti apa, agar bisa berjualan yang bagus seperti apa, kalimat dan foto produknya agar menarik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Bayana mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan gagasan Wakil Gubernur Lampung.

“Dalam perubahan anggaran melalui Dinas Perindustrian, Ibu Wagub ingin kita mengadakan pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi kesejahteraan warga masyarakat,” ujar Bayana.

Bayana menjelaskan tujuan dari kegiatan ini yakni memberikan fasilitas akses pasar baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh IKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan IKM masyarakat terutama di Desa Tanjung Sari, Natar.

“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan peran serta IKM masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga serta membuka wawasan dan pengetahuan bagi IKM masyarakat terhadap pentingnya memiliki produk yang bersaing di pasar namun tidak lupa pula menerapkan unsur ramah lingkungan,” katanya.

Menurut Bayana, pelatihan IKM yang dilakukan hari ini, membuat sabun berbentuk cair. “Para kelompok wanita tani ini mayoritas dari Kecamatan Natar. Harapan kita tentunya dengan diadakannya pelatihan ini dapat memberikan keterampilan bagi ibu-ibu dan meningkatkan penambahan penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat,” katanya. (Red/Humas Prov Lampung)

Sumber

Nunik Minta ASN Pelopori Gerakan Produktif dan Mandiri Pangan

Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) merumuskan langkah kongkrit penanggulangan kemiskinan melalui gerakan moral kemasyarakatan `Ayo Produktif` dan `Ayo Mandiri Pangan` dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pionir (pelopor) di masyarakat pedesaan.

Wagub juga berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupaya merumuskan langkah kongkrit tersebut yang akan dilaksanakan guna mewujudkan program itu. Menindaklanjuti hasil rapat Evaluasi Pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung bersama Kabupaten Kota beberapa waktu yang lalu.

“Saya berharap kita dapat segera merumuskan sebuah aksi nyata / kongkrit untuk segera mewujudkan program Ayo Produktif dan Ayo Mandiri Pangan sebagai gerakan masyarakat,” kata Chusnunia saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2019 di Ruang Kerja Wagub Senin, 4 November 2019.

Kemudian Nunik menyampaikan berdasarkan data BPS salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah tingginya harga pangan, di antaranya sayuran. Hal ini ironis karena Lampung adalah lumbung pangan. Namun, justru sayuran pemicu infalsi. Wagub mengungkapkan mayoritas masyarakat miskin berada di pedesaan.

“Oleh sebab itu Program gerakan moral kemasyarakatan berbasis keluarga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk dapat menghasilkan produk yang nantinya akan dikoordinir oleh Pemerintah Daerah setempat,” katanya.

Program ini juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pencetus peningkatan produktifitas masyarakat dengan memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat yang didukung Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Saya miris manakala mengetahui di wilayah pedesaan yang lahannya luas ternyata kesulitan memenuhi kebutuhannya akan sayuran. Ini salah satu yang menjadi dasar pemikiran saya bahwa kita sebenarnya mampu meminimalisir beban konsumsi pangan khususnya sayuran. Kita hanya butuh sebuah gerakan dan aksi nyata yang meluas untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Wagub.

Nunik minta ASN, terutama pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menjadi teladan dan menjadi pionir untuk menularkan semangat perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui program ini, Wagub berharap dapat menghasilkan produk yang nantinya mampu memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

“Gerakan ini disinergikan dengan beberapa program melalui pembuatan video tutorial untuk pembuatan Aquaponik di rumah penduduk, pembentukan klinik pangan hingga pembuatan aplikasi berbasis IT seperti start up pertanian yang sekaligus menjadi jawaban untuk pemasaran produk,” katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas
Sumber

Wagub Lampung Rumuskan Langkah Konkrit Gerakan Masyarakat Produktif dan Mandiri Pangan

Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) merumuskan langkah kongkrit penanggulangan kemiskinan melalui gerakan moral kemasyarakatan “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan” dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pionir (pelopor) di masyarakat pedesaan.

Hal itu diungkapkan Wagub Chusnunia Chalim saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2019 di Ruang Kerja Wagub Senin, (4/11/2019).

Wagub juga berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupaya merumuskan langkah kongkrit tersebut yang akan dilaksanakan guna mewujudkan program itu.

“Menindaklanjuti hasil rapat Evaluasi Pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung bersama Kabupaten Kota beberapa waktu yang lalu. Saya berharap kita dapat segera merumuskan sebuah aksi nyata/kongkrit untuk segera mewujudkan program “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan sebagai gerakan masyarakat,” ujar Chusnunia.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Nunik menyampaikan, berdasarkan data BPS salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah tingginya harga pangan, di antaranya sayuran. Hal ini ironis karena Lampung adalah lumbung pangan. Namun, justru sayuran pemicu infalsi.

Wagub mengungkapkan mayoritas masyarakat miskin berada di pedesaan. Oleh sebab itu Program gerakan moral kemasyarakatan berbasis Keluarga “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk dapat menghasilkan produk yang nantinya akan dikoordinir oleh Pemerintah Daerah setempat.

Program ini juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pencetus peningkatan produktifitas masyarakat dengan memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat yang didukung Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Saya miris manakala mengetahui di wilayah pedesaan yang lahannya luas ternyata kesulitan memenuhi kebutuhannya akan sayuran. Ini salah satu yang menjadi dasar pemikiran saya bahwa kita sebenarnya mampu meminimalisir beban konsumsi pangan khususnya sayuran. Kita hanya butuh sebuah gerakan dan aksi nyata yang meluas untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Wagub.

“Ayo Produktif dan Ayo Mandiri Pangan harus segera dimulai. Ini harus kita mulai saat ini juga, dari diri kita masing masing, di lingkungan keluarga, di lingkungan ASN Pemprov sendiri,” tambah Wagub.

Wagub meminta ASN, terutama pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menjadi teladan dan menjadi pionir untuk menularkan semangat perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Melalui program ini, Wagub berharap dapat menghasilkan produk yang nantinya mampu memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Untuk lebih membumikan program ini Wagub menjajaki kemungkinan agar gerakan ini disinergikan dengan beberapa program melalui pembuatan video tutorial untuk pembuatan Aquaponik di rumah penduduk, pembentukan klinik pangan hingga pembuatan aplikasi berbasis IT seperti start up pertanian yang sekaligus menjadi jawaban untuk pemasaran produk.

Hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni. Menurut Sumarju, gerakan yang digagas oleh Wagub akan disinergikan dengan program yang selama ini telah dijalankan oleh Pemprov, baik yang berada di Dinas Sosial, Ketahanan Pangan dan OPD lainnya.

(Bbg/Hmsprov)
Sumber