Harga bawang putih di Lampung Timur masih tinggi

Sukadana, Lampung Timur (ANTARA) – Harga bawang putih di pasar wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung bergerak turun namun masih tinggi.

Sebelumnya pada awal puasa Ramadhan 1440 Hijriah ini, harga tertinggi mencapai Rp80 ribu per kilogram.

“Bawang putih sekarang harganya Rp35 ribu per kilogram, sebelumnya sampai Rp80 ribu,” kata Selamet, pedagang sembako di pasar tradisional Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Senin.

Menurut Selamet, penyebab turun harga itu berkat adanya operasi pasar oleh pemerintah.

“Sejak adanya operasi pasar bawang putih, harganya jadi turun,” ujar dia.

Sedangkan harga bawang merah dan bumbu-bumbu dapur lainnya, seperti cabai merah besar dan kecil masih relatif normal seperti hari-hari biasa.

“Bawang merah Rp25 ribu per kilogram, harga cabai masih tetap, cabai besar maupun cabai kecil, harganya Rp27 ribu,” ujarnya merincikan.

Dia menyatakan selama bulan Ramadhan ini berlangsung, omzet penjualan naik, sampai 80 persen.

“Ramai banget bulan puasa ini, kenaikannya bisa sampai 80 persen,” ujarnya.

Sumber

PAD Lampung Timur Sektor BPHTB Over Target

Saibumi.com, Lampung Timur – Memasuki awal triwulan dua tahun anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Lampung Timur terus menggenjot proyeksi atau target – target sektor pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Mustakim, menjelaskan semenjak disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan merujuk pada Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Balik Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) bahwa Bapenda terus melakukan langkah – langkah untuk mendapatkan hak pajak atas pengalihan atas tanah dan bangunan pribadi atau perusahaan.

“Langkah – langkah tersebut yang dilakukan adalah meninjau langsung objek – objek pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak bekerjasama dengan camat dan pamong desa setempat,” ujar kepala Bapenda saat di lokasi peninjauan di wilayah Kecamatan Jabung yg didampingi oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Ahmad Fauzi dan Camat Jabung Hendri Gunawan dan pamong desanya.

Hal ini ini terbukti cukup efektif dengan terealisasinya bahkan over target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dianggarkan 1 Milyar dan sekarang sudah terealisasi Rp.1.549.928.400,_ atau terealisasi 154%.

“Untuk APBDP tahun 2019 ini target pajak BPHTB naik sebesar Rp. 3 milyar. Mudah – mudahan ini bisa terealisasi mengingat minat investor di Kabupaten Lampung Timur semakin banyak,” tambahnya.

Secara umum mengenai pendapatan daerah secara grafik juga terus naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Misal PAD dari tahun 2015 sebesar Rp.90.007.172.012,- tahun 2016 naik Rp.106.785.510.887,- di tahun 2017 sebesar 120.035.872.400,- tahun 2018 naik lagi menjadi Rp.132.489.811.269,28dan di tahun 2019 ini PAD ditargetkan sebesar Rp.139.349.672.400.

“Kenaikan yang signifikan ini karena kerjasama semua leading sektor dan khususnya solidnya pegawai pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur dan mulainya masyarakat dalam membayar pajak,” imbuhnya.

Mustakim menjelaskan program Bapenda selanjutnya dalam rangka untuk mengupayakan pendapatan daerah adalah memasang tapping box pada objek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang bertujuan untuk mengontrol pendapatan atau omset usaha Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Lampung Timur dengan bekerjasama dengan PT. Bank Lampung dan diberikan secara gratis kepada wajib pajak.

“Dengan program ini diharapkan pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat dan pada muaranya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan akan terus meningkat sesui dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,” tutupnya.(SB-8)

Sumber

Di Lamtim, Harga Sayur Mayur Mulai Naik

SUKADANA (Lampost.co)– Harga bawang putih perlahan mulai turun kembali di Lampung Timur. Jika sebelumnya harga komoditas tersebut mencapai Rp80 hingga Rp100 ribu/kg, namun sejak Selasa (7/5/2019) harganya mulai turun menjadi Rp44 hingga Rp55 ribu/kg.

Hanya saja meski harga bawang putih mulai turun disatu sisi, namun pada sisi lain harga beberapa jenis sayur mayur mulai merambat naik.

Pedagang di pasar Kecamatan Pekalongan, Septi, Rabu (8/5/2019) menjelaskan, harga bawang putih memang perlahan lahan sudah mulai terus turun sejak Senin (6/5/2019).

Sementara harga bawang merah normal berkisar antara Rp23 hingga Rp26 ribu/kg. “Untuk harga bawang ini kayaknya sudah mulai normal,” kata Septi.

Menurutnya, harga cabai rawit dan beberapa jenis sayur mayur justru terus merangkak naik. Untuk harga cabai rawit dari harga Rp24 ribu/kg, kini naik menjadi Rp28 ribu/kg, dan pada Rabu (8/5/2019) harganya naik lagi menjadi Rp32 ribu/kg.

Kemudian untuk harga syaur mayur seperti kol, juga mengalami kenaikan, dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu/kg. Lalu wortel mengalami kenaikan yaitu dari sebelumnya Rp7 ribu/kg menjadi Rp12 ribu/kg.

Selanjutnya buncis juga naik dari sebelumnya Rp8 ribu/kg menjadi Rp12 ribu/kg.

“Ssaya perkirakan untuk beberapajenis sayur mayur itu akan terus naik harganya apalagi menjelag hari raya Idul Fitri nanti,” tambah Septi.

Sumber

Lakukan Evaluasi, KPK akan Kunjungi Pemkab Lamtim

SUKADANA (Lampost.co) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencannya akan mengunjungi Pemkab Lamtim, Kamis (25/4/2019). Pada kunjungan tersebut KPK direncanakan akan melakukan evaluasi progam pemberantasan korupsi terintegrasi.

Untuk menyambuat kedatangan KPK tersebut, Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari, Selasa (23/4/2019) memimpin rapat koordinasi evaluasi dan rencana aksi KPK di aula atas Kantor Bupati Lamtim di Sukadana, Selasa (23/4/2019). Selain Sekkab Lamtim Syahruddin Putera, acara rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lamtim.

Dalam rakor itu, Syahrudin Putera mengatakan, pada Kamis (25/4/2019) Pemkab Lamtim direncanakan akan mendapat kunjungan dari KPK. Kunjungan KPK itu
untuk melihat beberapa hal terkait rencana aksi pencegahan korupsi dan terkait dengan evaluasi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Lampung Timur di tahun 2018 sampai dengan tindak lanjutnya.

Dijelaskan juga oleh Syahrudin, dalam kunjungan tersebut KPK juga untuk melihat progress terkait program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan item-item yang telah diberikan kepada Pemkab Lamtim beberapa waktu yang lalu. “Item-item itu misalnya seperti dana desa dan lain sebagainya akan dilihat besok progresnya sudah sampai dimana,” kata Syahrudin.

Sumber

Festival Lada bangkitkan minat budi daya rempah-rempah di Lampung Timur

Sukada, Lampung Timur (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Timur terus berupaya membangkitkan kejayaan rempah-rempah di daerah itu, terutama budi daya lada, melalui strategi pemberian bibit dan menyemangati pekebun membudidayakan komoditas unggulan tersebut lewat Festival Lada.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Timur, M Yusuf HR, di Lampung Timur, Selasa, menjelaskan bahwa belakangan ini minat pekebun di wilayah Lampung Timur membudidayakan komoditas rempah-rempah seperti kopi, cokelat, dan lada cenderung menurun.

Menurut dia, banyak petani yang beralih ke tanaman jagung, karet, sawit, dan singkong.

“Yang menanam lada ada, luas tanamnya nambah, tapi tidak signifikan, karena keterbatasan lahan. Pekebun sudah senang menanam jagung, ubi kayu, sehingga cukup susah mengajak mereka untuk berkebun lada lagi,” kata Yusuf.

Sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengembalikan kejayaan rempah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Timur berupaya agar ada penambahan luas lahan komoditas rempah-rempah, terutama lada, melalui program rehabilitasi dengan memberikan bantuan bibit.

“Kalau ada yang mau menanam lada kita bantu bibit,” ujar Yusuf. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah banyak memberikan bantuan bibit lada kepada petani.

Pada tahun 2017 pihaknya memberikan bantuan 5.000 bibit batang lada dan pada tahun 2018 juga sebanyak 5.000 batang bibit.

Dia menjelaskan Festival Lada yang digelar beberapa waktu lalu merupakan motivasi dan ajakan kepada warga untuk bergairah kembali menanam lada.

“Festival Lada dalam rangka menggairahkan kembali masyarakat menanam lada dan yang sudah menanam agar jangan beralih ke tanaman lainnya. Lada juga bisa jadi potensi wisata yang menarik, wisatawan bisa memetik lada langsung,” kata dia pula.

Sumber

Investor Kesulitan Peroleh Izin, Zaiful Bokhari Tinjau Ulang TKPRD

Saibumi.com, Lampung Timur – Para pengusaha yang mau menanamkan investasinya di Lampung Timur (Lamtim) mengeluh lantaran kesulitan memperoleh izin.

Wakil Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari, mengancam dengan mencopot pejabat yang menghambat izin atau terbukti melakukan pemungutan liar (pungli) terhadap para investor yang akan berinvestasi di Lamtim.

Menurutnya, tim koorinasi penataan ruang daerah (TKPRD) belum berjalan baik sehingga menghambat investor yang hendak membuat izin.

“Saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam TKPRD,” kata dia kepada para wartawan di kantor Bupati Lamtim, Senin 8 April 2019.

Dijelaskan, Presiden RI telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi. Namun kenyataannya prosesnya masih ‘berbelit-belit’.

“Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.

Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ujar Zaiful Bokhari.

Dia akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD apabila melakukan permainan terhadap investor.

“Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,” tandasnya.

Zaiful Bokhari mengaui persoalan ini sudah lama terjadi di Lamtim. Untuk itu dia meminta kepada pejabat terkait untuk menyelesaikan perizinan yang masih berjalan.

“Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lamtim dibuat susah mendapatkan izin. Pengaduan yang saya terima, izin ini mati di Sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” ungkapnya. (SB-8)

Sumber

Anggaran minim, , BPBD kesulitan laksanakan mitigasi bencana

Sukadana, Lampung Timur (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur kesulitan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat setempat sebab anggaran yang tersedia pada dinas ini terbatas.

“Kami tidak bisa melakukan penyuluhan kebencanaan, karena anggaran di kami yang minim,” kata Kepala BPBD Lampung Timur, Tri Pranoto di Lampung Timur, Kamis (4/4) malam ketika ditanya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan kebencanaan bagi masyarakatnya selama ini.

Tri Pranoto mengatakan, BPBD yang dia pimpin sebenarnya memberi perhatian terhadap pendidikan kebencanaan.

BPBD berharap bisa menggelar simulasi bersama TNI, Polri dan unsur satuan terkait lainnya dalam menanggulangi bencana, memberi kegiatan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat dan pelajar di sekolah-sekolah namun anggaran yang tersedia minim sehingga selama ini belum bisa dilaksanakan.

“Kami sendiri sebenarnya ingin simulasi menghadapi bencana, terlibat dengan Polri, TNI. Memberi penyuluhan kepada pramuka, pelajar, tapi anggarannya yang tidak ada,” ujar dia.

Kendati demikian, BPBD Lampung Timur pada tahun ini akan melakukan satu kegiatan penanggulangan bencana pesertanya personel BPBD dan warga.

Sebanyak 40 orang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Tri Pranoto menyebutkan jumlah personel yang dipunyai BPBD, sebanyak 25 penanggulangan bencana, 30 personel pemadam kebakaran.

Fasilitas yang dimiliki lengkap hanya dua unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tua.

Tahun 2019 ini, BPBD memiliki satu unit kendaraan tanki baru berkapasitas 5 ribu liter yang dapat difungsikan sebagai alat pemadam kebakaran dan bisa pula digunakan menyalurkan air bersih kepada warga yang memerlukan.

Mengenai wilayah rawan bencana, Lampung Timur rawan bencana puting beliung terdapat di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.

“Wilayah rawan banjir di Sekampung, yang dekat aliran sungai Way Sekampung,” ujar Kepala BPBD Lampung Timur ini.

Sumber

Disdikbud Lamtim: Pemotongan Gaji Kepala SD untuk Talangan Bayar Koran

Saibumi.com, Lampung Timur – Komisi IV DPRD Lampung Timur (Lamtim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP/hearing) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Senin 1 April 2019.

Hal itu guna memberikan klarifikasi soal pemotongan gaji kepala sekolah dasar (SD) untuk biaya langganan koran, yang sempat dikeluhkan sejumlah kepala SD.

Hadir Wakil Ketua II DPRD Lamtim Hendri Nurhadi, Ketua Komisi IV Nanik Hermin Astuti, dan anggotanya, Agus, Nasrudin, serta Sunarto.

Sedangkan dari pihak Disdikbud Lamtim dihadiri Kabid Dikdas Sukarwin, Bendahara Disdikbud Yatini, dan Kasi.

Disdukbud Lamtim juga mengundang Kepala SDN 1 Sukadana Ilir, Sustami. Namun, beberapa kepala SD yang mengeluhkan pemotongan itu tidak diundang oleh dinas tersebut.

Bendahara Disdikbud Lamtim, Yatini, mengatakan, pemotongan gaji kepala SD berdasarkan kesepakatan kepala SD dengan dinas. Hal ini dilakukan karena langganan koran dibayar menggunakan dana BOS yang cair tiap triwulan sekali.

“Untuk menyiasati itu, kami menggunakan talangan dana dengan memotong gaji kepala sekolah, dan nantinya gaji yang dipotong itu akan dikembalikan lagi,” kata dia.

Sementara Kepala SDN 1 Sukadana Ilir, Sustami, mengungkapkan, pemotongan gaji kepala sekolah tersebut sebesar Rp90 ribu. Dia membenarkan pemotongan gaji oleh Disdikbud Lamtim.

“Setahu saya SPj tidak ada masalah, cuma talangan dana sementara saja, nanti diganti lagi dengan dana BOS,” jelasnya.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Lamtim, Nanik Hermin Astuti menyatakan, dari hasil klarifikasi Disdikbud Lamtim tersebut, diketahui telah terjadi pemotongan gaji pokok untuk menalangi pembayaran langganan koran.

Pemotongam gaji kepala sekolah menurut pengakuan bendahara Disdikbud Lamtim sejak tahun 2016 lalu.

“Jadi dinas sifatnya memfasilitasi. Dana BOS cair triwulan sekali, sedangkan gaji turun sebulan sekali, makanya ditalangi dulu dengan memotong gaji kepala sekolah. Menurut kepala sekolah, SPj-nya tidak masalah. Jadi kalau memang di SPj-nya bermasalah, ya silakan saja dilaporkan,” kata dia.

Untuk itu, Komisi IV menekankan kepada Disdikbud Lamtim untuk menghentikan pemotongan gaji dan meminta agar persoalan itu tidak terulang kembali.

Menurut petunjuk teknis penggunaan dana BOS, memang ada klausul untuk biaya langganan koran dan publikasi.

“Untuk itu kami minta sekarang kalau sekolah mau berlangganan, pihak sekolah saja yang berlangganan dan dinas tidak boleh memfasilitasinya,” kata Nanik. (SB-08)

Sumber

Harga Kepiting Bakau di Lampung Timur Rp120 ribu

Sukadana, Lampung Timur (ANTARA) – Harga pasaran kepiting bakau di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung kini mencapai Rp120 ribu per kilogram.

“Harga kepiting bakau saat ini Rp120 ribu per kilogram,” kata Jumino, pengepul kepiting bakau di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur saat dihubungi di Lampung Timur, Minggu.

“Satu kilogram ada yang berisi dua sampai tiga ekor kepiting bakau,” katanya lagi.

Namun, kata Jumino pula, saat ini jumlah kepiting bakau tidak banyak, menyusul pasokannya dari para pencari kepiting yang tidak menentu.

Dalam sehari, Jumino mampu mengumpulkan 20 kilogram kepiting bakau saja.

“Pasarannya ramai pembeli, tapi kepitingnya yang jarang ada,” katanya pula.

Jumino menyatakan, kepiting bakau selain dijual kepada pelanggan di wilayah Lampung Timur, juga dipasarkan ke Jakarta dan Kota Bandarlampung.

Sumber

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lampung Timur, Pemkab Panggil Agen

Saibumi.com, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) akan mendata jumlah agen dan pangkalan gas elpiji 3 kilogram (Kg).

Pendataan dilakukan untuk menghindari penyimpangan gas elpiji 3 kg yang disalurkan agen ke pangkalan dan masyarakat miskin.

Kabag Perekonomian Setdakab Lamtim, Mart Aziz, menyatakan, pendataan ini disebabkan karena agen dan pangkalan tidak mau berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait penyaluran gas elpiji 3 kilogram.

“Selama ini, agen dan pangkalan tidak pernah koordinasi kepada pemda. Apalagi awal-awal tahun ini kerap terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram,” kata dia kepada Saibumi.com, di ruang kerjanya, Rabu, 27 Maret 2019.

Dia memaparkan, untuk tahun ini Kabupaten Lamtim memiliki alokasi gas elpiji 3 kg sebanyak 18.263 metrik ton (MT) untuk tahun ini.

Jika dikalkulasikan, maka 18.263 MT x 1.000 kg = 18.263.000 kg. Lalu, 18.263.000 kilogram : 3 kg = 6.087.665 tabung.

“Saya dapat info di Lamtim ada 10 agen. Tapi kalau jumlah pangkalan, kami tidak tahu. Makanya akan kami undang para agen untuk memaparkan daerah mana saja gas elpiji itu disalurkan ke warga,” jelas Mart Aziz.

Kemudian, 6.087.665 tabung : 10 agen = 608.765 tabung per agen. Dari 608.765 tabung : 12 bulan = sekitar 50.730 tabung per bulan. Dari 50.730 tabung per bulan : 28 hari kerja = 1.810 tabung per hari.

“Dari 6.087.665 tabung untuk tahun ini dibagi 94.004 penerima warga miskin menjadi sekitar 64,76 tabung. Kemudian, 64,76 tabung dibagi kembali dalam 12 bulan sehingga penerima elpiji sekitar 5 tabung per bulan. Tapi kenyataannya berbeda dengan jumlah itu,” terang Mart Aziz.

Dijelaskan, untuk harga eceran tertinggi (HET) Rp16.500 per tabung di pangkalan. Warga bisa langsung mengambil gas elpiji di pangkalan dengan harga sesuai HET.

“Jadi, pangkalan menjual elpiji untuk warga, bukan yang lain,” tegas Mart Aziz.

Selain itu, Pemkab Lamtim dalam rapat nanti akan menanyakan status agen dan pangkalan, apakah izinnya sudah sesuai atau belum. Kemudian dimana saja peruntukan dan penyaluran gas elpiji.

“Kenapa langka dan harganya tinggi, karena gas elpiji 3 kg banyak dipakai bukan untuk orang miskin dan lain sebagainya. Jika menyimpang, tentunya bakal dikenakan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum,” kata Mart Aziz.

Untuk itu, Pemkab Lamtim melarang gas elpiji 3 kg bagi restoran, usaha tani, peternakusaha restoran, batik, peternakan, pertanian, binatu, jasa las dan petani tembakau. (SB-08)

Sumber