Pemprov Berupaya Tekan Kemiskinan pada 2020

Bandar Lampung (Lampost.co) – Pendapatan daerah Lampung dalam rancangan APBD Tahun 2020 direncanakan Rp7,806 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,259 triliun, dana perimbangan Rp4,495 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp51,656 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan di tahun 2020 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Lampung Tahun 2020 dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa, 12 November 2019. Peningkatan SDM mengacu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Lampung Tahun 2020, dengan tema pembangunan Lampung yang dicanangkan, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

“Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah. Prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji kerja pemerintah daerah yang selaras dengan visi Rakyat Lampung Berjaya,” katanya.

Keenam prioritas tersebut, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak. Selanjutnya meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

“Kemudian mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kehidupan yang religius, aman, berbudaya, dan inovatif. Terakhir pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana,” katanya.

Nunik menambahkan dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah, pemprov konsisten melanjutkan kebijakan mengoptimalkan anggaran belanja. “Sejalan dengan Pemerintah Pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional,” ujarnya.

Wagub juga menyoroti beberapa perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA Lampung Tahun 2020. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, yaitu 5,15 persen pada 2016 menjadi 5,17 persen pada 2017, dan tumbuh menjadi 5,25 persen pada 2018. “Pencapaian tersebut juga tercatat lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.

Memasuki triwulan II tahun 2019, perekonomian Lampung tumbuh 5,62 persen (year on year) dan 5,16 persen di triwulan III tahun 2019. Sementara perekonomian nasional tumbuh 5,06 persen dan 5,04 persen pada periode yang sama.

Begitu juga persentase penduduk miskin menurun dari 14,29 persen pada 2016 menjadi 12,62 persen di awal 2019.

“Begitu juga dengan tingkat pengangguran, turun dari 4,43 persen pada 2017 menjadi 3,96 persen pada awal 2019. Pada periode pengamatan yang sama, kesenjangan antarkelompok pendapatan dalam masyarakat juga semakin membaik dan hingga saat ini berada pada level angka 0,33,” ujarnya.

Menurut Nunik, dengan rekam jejak pertumbuhan ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada 2020 mendatang, ekonomi Lampung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Pada 2020 juga pengendalian inflasi akan dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat. Fokus utamanya menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis.

Sebab, dengan tersedianya barang dan terkendalinya harga akan turut menjaga daya beli dan menahan laju angka kemiskinan. “Melalui langkah-langkah tersebut, tingkat inflasi Lampung pada 2020 akan dipertahankan berada pada kisaran 3,0 sampai 3,5 persen,” katanya.

Muharram Candra Lugina
Sumber

Kolaborasi MUI dan Pemda Kembangkan UMKM, Perkuat Ekonomi Umat

Saibumi.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengapresiasi upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan ekonomi masyarakat Lampung melalui pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menegah (UMKM) bidang pangan.

Hal ini disampaikan Nunik, sapaan akrab Chusnunia, saat menghadiri pembukaan Expo Kedaulatan Pangan yang digelar Pusat Inkubasi Bisnis Syari’ah Majelis Ulama Indonesia (Pinbas MUI) di Paradise Lounge, Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat 20 September 2019.

“Alhamdulillah acara ini bisa mengapresiasi berbagai produksi UMKM yang beragam, dari makanan, kerajinan tangan dan sebagainya termasuk ada produk-produk inovasi, produk pertanian, pertanian organik dan sebagainya,” ujar Nunik.

Ia berharap produk UMKM berbasis pangan halal di Lampung dapat terus bertumbuh, selain mendukung kedaulatan pangan, juga menguatkan ekonomi kerakyatan.

“Semua itu butuh kolaborasi antara MUI dan juga pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

Ketua Bidang Ekonomi MUI Pusat Lukmanul Hakim mengatakan MUI sendiri telah melakukan reformasi kelembagaan dan reformasi pemikiran, termasuk pergerakan untuk kemandirian umat di bidang ekonomi.

“MUI tidak hanya bicara tentang dakwah tetapi juga bicara tentang pergerakan, bagaimana gerakan kita yang dapat kita turunkan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya gerakan kemandirian umat di bidang ekonomi,” ujarnya.

Direktur Pinbas MUI Azrul Tanjung menambahkan MUI berkepentingan terhadap pembinaan ekonomi secara keseluruhan, karena ekonomi menyangkut kehidupan umat.

“Selama ini jika mendengar kata MUI yang kita tahu ialah fatwa dan halal, tetapi dalam lima tahun terakhir MUI mulai memikirkan secara serius tentang ekonomi umat,” ujarnya.

Azrul menyebutkan kedaulatan pangan menjadi isu penting di Indonesia, sebab ke depan negara ini tidak lagi ketergantungan pada impor pangan.

“Kenapa kedaulatan pangan? Agar bagaimana petani dan nelayan benar-benar berdaulat,” katanya.

Azrul menyebutkan selama pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung 20-22 September 2019 ini, MUI mengundang ormas islam di tingkat pusat, MUI Provinsi Lampung, dan para pelaku ekonomi untuk duduk bersama pemerintah daerah membahas tentang persoalan pangan.

“Terimakasih terhadap pemerintah daerah yang antusias membantu kami,” ucapnya. (rilis)

sumber

Wagub Lampung dukung Pelabuhan Panjang jadi pionir digitalisasi – Ekonomi Terkini

Bandarlampung (-) – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendukung penuh Pelabuhan Panjang menjadi pionir digitalisasi pelabuhan di Indonesia menyusul peresmian otomatisasi kontainer terminal atau auto gate system.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung PT Pelindo II Cabang Panjang terkait digitalisasi auto gate system. Hal ini sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan, produktivitas, dan kinerja yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya di Terminal Petikemas Pelabuhan Internasional Panjang, Bandarlampung, Senin.

Menurut Wagub, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penerapan digitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih mudah, cepat, dan murah, serta berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian Lampung.

Dengan diterapkannya auto gate system ini, Wagub Chusnunia berharap adanya pelayanan yang lebih maksimal dari sebelumnya.

“Kalau sudah maksimal tentunya akan membawa efek bagi perekonomian Lampung. Sistem ini juga diharapkan mempermudah dalam pendistribusian komoditas Lampung, yang berhujung pada meningkatnya akan ekspor yang bermuara pada meningkatnya perekonomian Lampung,” jelasnya.

Menurut dia, dengan semakin maju Pelabuhan Panjang ini, diharapkan Pelabuhan Panjang menjadi subregional yang membuat Lampung maju dan terdepan di Pulau Sumatera.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Yusmariza menjelaskan penerapan auto gate system merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan iklim investasi dan usaha yang kondusif dengan memperlancar logistik eksport dan import.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap auto gate system, kepala kantor Bea Cukai telah mengeluarkan keputusan terkait uji coba auto gate system. Sekaligus menempatkan pegawai bea cukai pada control room,” jelasnya.

Penerapan auto gate system, jelas Yusmariza, merupakan bentuk kepercayaan Bea Cukai kepada Pelindo II Cabang Panjang untuk mengelola sendiri pemasukan dan pengeluaran barang ke/dan dari TPS online tanpa pengawasan langsung.

“Auto gate system ini bertujuan untuk percepatan pemasukan dan pengeluaran barang, pengurangan biaya, serta meningkatkan akurasi dan validasi data. Kemudian mendorong pertumbuhan ekspor, percepatan pengiriman, dan meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya menjelaskan penerapan auto gate system ini bertujuan agar pelayanan di pelabuhan panjang dapat lebih mudah, cepat, dan murah.

Serta meningkatkan pertumbuhan kontainer yang lebih besar yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian Lampung.

“Penerapan auto gate system yang dilaksanakan di Terminal Petikemas, juga akan diterapkan pada Terminal lainnya yang dikelola Pelindo Panjang,” jelas Elvyn.

Penerapan auto gate system, jelas Elvyn, merupakan program digitalisasi Indonesia untuk menuju pelabuhan dunia

“Dalam konteks digitalisasi, kita punya pelabuhan-pelabuhan di luar Priok, pelabuhan panjang ini adalah salah satu pionir untuk digitalisasi. Penerapan digitalisasi ini tidak hanya di terminal, tetapi juga di lapangan, pergudangan, keuangan dan sistem lainnya,” jelasnya.

Sumber

Wagub Nunik : Dengan Auto Gate System Tidak Ada Lagi Alasan Pajak Tertunda!

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Chusnunia Chalim alias Nunik manyatakan, dengan diluncurkannya pelayanan berbasis Auto Gate System di Pelabuhan Panjang oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dipastikan tidak ada lagi alasan pajak tertunda.

“Dengan Auto Gate System ini, saya kira tidak ada alasan lagi pajak tertunda dan alasan-alasanlainnya. Karena semua sudah dipermudah dengan sistem digital ini,” ucapnya saat peresmian Automatic Container Terminal ‘Auto Gate System’ di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Senin (9/9/2019).

Auto Gate System ini merupakan penerapan sistem pintu otomatis tempat penimbunan sementara. Dengan sistem ini mampu mempersingkat waktu pelayanan dan biaya oprasional di pelabuhan, dan mempermudah proses ekspor impor di pelabuhan.

Nunik menerangkan, memasuki era industri 4.0, mau tidak mau semua harus berbenah, termasuk di pemerintahan. Dan hari ini di Pelindo II sudah memulai dengan digitalisasi.

“Tentu semua ini muaranya demi kebaikan. Pemeriksaan cek apapun baik pendataan dan sebagainya, dalam waktu yang singkat saya kira ini akan lebih maksimal lagi pelayanan yang ada di Pelabuhan Panjang ini,” tuturnya.

Nunik mengungkapkan dengan semakin majunya Pelabuhan Panjang, diharapkan akan berdampak langsung pada kemajuan Provinsi Lampung. Karena para pengusaha transportasinya akan semakin maksimal, maka akan berefek pada peningkatan perekonomian di Lampung.

“Mari kita bersama menggali potensi untuk mewujudkan Lampung sejahtera, dan juga jadikan Lampung sebagai pusat perekonomian Sumatera,” ungkapnya. (Sri)

Sumber

Tekan Harga Beras, Pemprov Lampung Gandeng Bulog

Saibumi.com, Bandar Lampung – Guna menekan harga beras, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersinergi dengan Perum Bulog Divisi Regional Lampung, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi beras dengan harga relatif murah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim atau Nunik, saat audiensi dengan Perum Bulog Divisi Regional Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin, 15 Juli 2019.

“Kita lakukan upaya-upaya agar harga beras lebih murah dengan kualitas baik, untuk diterima di masyarakat,” ujarnya.

Nunik mengatakan, harus ada langkah serta upaya yang harus dilakukan untuk menghasilkan komitmen bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bagaimana beras ini bisa kita lakukan subsidi dengan menghadirkan pasar murah. Nanti program ini akan saya sampaikan kepada pak gubernur,” kata wagub.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung, Faisal, mengatakan bersama Pemprov Lampung akan melakukan penghitungan untuk menghadirkan beras murah di tengah masyarakat.

“Akan disusun rencana agar beras Bulog bisa diterima masyarakat, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Dari pihak Pemprov Lampung sedang melakukan suatu perhitungan-perhitungan, agar beras Bulog lebih banyak lagi diterima masyarakat dengan harga terjangkau,” jelasnya. (rilis/eva)

Sumber

Pemkab Sidak Pasar Way Jepara, Harga Cabe Merah Melambung

Way Jepara,(SN) – Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari sidak ke Pasar Way Jepara kecamatan Way Jepara, Selasa (28/5/2019). Hal ini di lakukan untuk memeriksa harga bahan pokok pangan menjelang Hari Raya idul Fitri.

Di ketahui pasar Way Jepara kecamatan Way Jepara adalah salah satu pasar terbesar di kabupaten Lampung Timur, dan tahun 2018 mendapatkan revitalisasi pembangunan dari kementrian Perdagangan RI. Dan di tahun 2019 ini, sebanyak 196 lapak dan 37 kios sudah berfungsi.

Bersama Kapolres AKBP Taufan Dirgantoro, Kasdim Joko Subroto, Asisten 1 bidang Pemerintahan Tarmizi, Kepala Disperindag Rosdi, Camat Way Jepara Supriyanto, melakukan kunjunganya dan memantau harga kebutuhan pokok dan ketersediaanya.

“Alhamdulilah ketersediaan bahan pokok relatif stabil, tetapi khususnya untuk harga Cabe Merah ada kenaikan yang sangat signifikan pada hari ini, tetapi stok tetap ada, tak ada kekurangan” jelas Zaiful saat di mintai keterangannya kepada Peliput.

Menurut pengakuan salah satu pedagang Mbok Sadilah (60) membenarkan, bahwa harga bahan pokok rata rata belum ada kenaikan yang signifikan sampai hari ini, kecuali Cabe Merah. Menurut pengakuanya dalam 3 hari ini harga Cabe merah yang tadinya di kisaran Rp 24.000,- sudah melambung di kisaran Rp 40.000,-.

Kepala pengelola Pasar Way Jepara Hermansyah juga menerangkan, sampai saat ini situasi Pasar Way Jepara masih dalam tahap biasa saja. “Biasanya mendekati H-3 Idul Fitri, Pasar Way Jepara ini akan terlihat ramainya mas” ungkapnya.(@nd)

Sumber

Pemkab Lamtim Realisasikan Pembayaran Gaji Ke-14 Mulai 24 Mei

SUKADANA (Lampost.co) — Ribuan PNS di lingkungan Pemkab Lamtim akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya mulai Jumat (24/5/2019) Pemkab Lamtim akan merealisasikan pembayaran gaji ke-14 mereka.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamtim, Giri Meiyanta, Rabu (22/5/2019) menjelaskan selain gaji 13 pemerintah juga memberikan gaji ke-14 bagi PNS.

Gaji ke-13 diberikan untuk membantu PNS memenuhi kebutuhan putra putri mereka saat memasuki tahun ajaran baru. Kemudian gaji ke-14 diberikan untuk membantu PNS memenuhi kebutuhan hari raya Idulfitri.

Untuk gaji ke-13, kata Giri, diatur dalam PP 35 tahun 2019. Sedangkan untuk gaji ke 14 diatur dalam PP 36 tahun 2019.

Dijelaskan juga oleh Giri, untuk pembayaran gaji 14 dan 13 tersebut Pemkab Lamtim sudah menyiapkan dana sekitar Rp80 miliar. Untuk gaji 14 sekitar Rp40 miliar dan gaji 13 Rp40 miliar.

Sumber

Pemkab Lamtim Gelar Pasar Murah di Pekalongan

SUKADANA (Lampost.co) — Pemkab Lampung Timur, Senin (20/5/2019) menggelar pasar murah di Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan.

Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari menjelaskan pasar murah tersebut digelar untuk meredam kenaikan harga, guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. “Pasar murah ini juga untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok pada bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri. Pada pasar murah kali ini kita membagikan 8.000 kupon untuk masyarakat pada setiap titik,” kata Zaiful.

Ditambahkan juga oleh Zaiful, pada pasar murah kali ini Pemkab Lamtim mengagendakan akan melaksanakan di enam titik yaitu di Kecamatan Labuhan Maringgai, Pekalongan, Jabung, Melinting, Gunung Pelindung dan Waway Karya.

“Pada 2019 ini kami menggelar enam kali pasar murah. Tapi kedepan diharapkan bisa ditambah supaya jangkauan dan layanannya lebih banyak lagi. Namun semuanya juga tentu disesuaikan dengan keuangan daerah,” tambah Zaiful.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Rosdi menjelaskan pada pasar murah itu disiapkan berbagai kebutuhan diantaranya biskuit kaleng, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, mentega, susu kental manis dan beberapa jenis minuman lainnya. “Semua harga berbagai bahan makanan ini semuanya dibawah harga pasar,” kata Rosdi.

Sumber

Harga bawang putih di Lampung Timur masih tinggi

Sukadana, Lampung Timur (ANTARA) – Harga bawang putih di pasar wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung bergerak turun namun masih tinggi.

Sebelumnya pada awal puasa Ramadhan 1440 Hijriah ini, harga tertinggi mencapai Rp80 ribu per kilogram.

“Bawang putih sekarang harganya Rp35 ribu per kilogram, sebelumnya sampai Rp80 ribu,” kata Selamet, pedagang sembako di pasar tradisional Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Senin.

Menurut Selamet, penyebab turun harga itu berkat adanya operasi pasar oleh pemerintah.

“Sejak adanya operasi pasar bawang putih, harganya jadi turun,” ujar dia.

Sedangkan harga bawang merah dan bumbu-bumbu dapur lainnya, seperti cabai merah besar dan kecil masih relatif normal seperti hari-hari biasa.

“Bawang merah Rp25 ribu per kilogram, harga cabai masih tetap, cabai besar maupun cabai kecil, harganya Rp27 ribu,” ujarnya merincikan.

Dia menyatakan selama bulan Ramadhan ini berlangsung, omzet penjualan naik, sampai 80 persen.

“Ramai banget bulan puasa ini, kenaikannya bisa sampai 80 persen,” ujarnya.

Sumber

PAD Lampung Timur Sektor BPHTB Over Target

Saibumi.com, Lampung Timur – Memasuki awal triwulan dua tahun anggaran 2019 Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Lampung Timur terus menggenjot proyeksi atau target – target sektor pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Mustakim, menjelaskan semenjak disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan merujuk pada Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Balik Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) bahwa Bapenda terus melakukan langkah – langkah untuk mendapatkan hak pajak atas pengalihan atas tanah dan bangunan pribadi atau perusahaan.

“Langkah – langkah tersebut yang dilakukan adalah meninjau langsung objek – objek pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak bekerjasama dengan camat dan pamong desa setempat,” ujar kepala Bapenda saat di lokasi peninjauan di wilayah Kecamatan Jabung yg didampingi oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Ahmad Fauzi dan Camat Jabung Hendri Gunawan dan pamong desanya.

Hal ini ini terbukti cukup efektif dengan terealisasinya bahkan over target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dianggarkan 1 Milyar dan sekarang sudah terealisasi Rp.1.549.928.400,_ atau terealisasi 154%.

“Untuk APBDP tahun 2019 ini target pajak BPHTB naik sebesar Rp. 3 milyar. Mudah – mudahan ini bisa terealisasi mengingat minat investor di Kabupaten Lampung Timur semakin banyak,” tambahnya.

Secara umum mengenai pendapatan daerah secara grafik juga terus naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Misal PAD dari tahun 2015 sebesar Rp.90.007.172.012,- tahun 2016 naik Rp.106.785.510.887,- di tahun 2017 sebesar 120.035.872.400,- tahun 2018 naik lagi menjadi Rp.132.489.811.269,28dan di tahun 2019 ini PAD ditargetkan sebesar Rp.139.349.672.400.

“Kenaikan yang signifikan ini karena kerjasama semua leading sektor dan khususnya solidnya pegawai pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur dan mulainya masyarakat dalam membayar pajak,” imbuhnya.

Mustakim menjelaskan program Bapenda selanjutnya dalam rangka untuk mengupayakan pendapatan daerah adalah memasang tapping box pada objek pajak yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang bertujuan untuk mengontrol pendapatan atau omset usaha Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Lampung Timur dengan bekerjasama dengan PT. Bank Lampung dan diberikan secara gratis kepada wajib pajak.

“Dengan program ini diharapkan pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat dan pada muaranya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan akan terus meningkat sesui dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,” tutupnya.(SB-8)

Sumber