Category: ekonomi

Tanggamus (Netizenku.com): Wakil Gubernur, Chusnunia Chalim optimistis tahun 2020 Tanggamus akan mampu menyabet gelar Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu disampaikannya dalam rangka road show KLA di Pekon Banjarmanis, Kecamatan Gisting, Kamis (16/1).

“Kegiatan hari ini adalah upaya Pemprov untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak, dalam rangka menghadapi KLA pada Maret 2020 mendatang dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Nunik, sapaan akrab wakil gubernur.

Sebelumnya, Nunik bekerja sama dengan dinas kesehatan telah melaksanakan senam Germas dan makan buah bersama seluruh para siswa-siswi di Tanggamus dalam rangka membangun keluarga yang sehat, cerdas dan berkualitas.

“Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus melakukan langkah intervensi untuk menekan angka gizi buruk di Provinsi Lampung yang menjadi pemicu munculnya kasus terhambatnya atau stunting pertumbuhan tinggi badan pada seorang anak,” ujar Nunik.

Terkait stunting, wagub mengatakan hal itu tidak dapat disembuhkan. Satu- satunya upaya yang dapat dilakukan melalui pencegahan. Untuk Itu, menurutnya, diperlukan dukungan kerjasama dan sinergitas dengan semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus, agar kasus stunting dapat diantisipasi sedini mungkin.

“Stunting di Provinsi Lampung persentasinya sudah turun di bawah angka nasional yang mencapai 29 persen dan kita 27 persen. Artinya Lampung sudah di bawah rata rata nasional,” kata Nunik.

Pemerintah pusat sendiri, lanjut wagub, telah mengapresiasi capaian yang didapat oleh Provinsi Lampung. Namun, Pemprov tidak berpuas diri diangka itu.

“Kalau bisa si nol, maka dari itu kita akan mengelilingi 15 kabupaten/kota untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi layak anak dan bebas stunting,” kata Wagub Nunik.

Sementara itu, Bupati Tanggamus, Dewi Handayani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur, Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur, Chusnunia yang telah hadir di tengah masyarakat Tanggamus untuk memberi bantuan, salah satunya menyelenggarakan pasar murah.

“Pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemprov pada hari ini sangat membantu bagi masyarakat kami. Dengan harapan ke depan pasar murah ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar,” ujar Bupati. (rls/Arj)

Sumber

Bandar Lampung (Lampost.co) – Pendapatan daerah Lampung dalam rancangan APBD Tahun 2020 direncanakan Rp7,806 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,259 triliun, dana perimbangan Rp4,495 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp51,656 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan di tahun 2020 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Lampung Tahun 2020 dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa, 12 November 2019. Peningkatan SDM mengacu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Lampung Tahun 2020, dengan tema pembangunan Lampung yang dicanangkan, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

“Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah. Prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji kerja pemerintah daerah yang selaras dengan visi Rakyat Lampung Berjaya,” katanya.

Keenam prioritas tersebut, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak. Selanjutnya meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

“Kemudian mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kehidupan yang religius, aman, berbudaya, dan inovatif. Terakhir pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana,” katanya.

Nunik menambahkan dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah, pemprov konsisten melanjutkan kebijakan mengoptimalkan anggaran belanja. “Sejalan dengan Pemerintah Pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional,” ujarnya.

Wagub juga menyoroti beberapa perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA Lampung Tahun 2020. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, yaitu 5,15 persen pada 2016 menjadi 5,17 persen pada 2017, dan tumbuh menjadi 5,25 persen pada 2018. “Pencapaian tersebut juga tercatat lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.

Memasuki triwulan II tahun 2019, perekonomian Lampung tumbuh 5,62 persen (year on year) dan 5,16 persen di triwulan III tahun 2019. Sementara perekonomian nasional tumbuh 5,06 persen dan 5,04 persen pada periode yang sama.

Begitu juga persentase penduduk miskin menurun dari 14,29 persen pada 2016 menjadi 12,62 persen di awal 2019.

“Begitu juga dengan tingkat pengangguran, turun dari 4,43 persen pada 2017 menjadi 3,96 persen pada awal 2019. Pada periode pengamatan yang sama, kesenjangan antarkelompok pendapatan dalam masyarakat juga semakin membaik dan hingga saat ini berada pada level angka 0,33,” ujarnya.

Menurut Nunik, dengan rekam jejak pertumbuhan ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada 2020 mendatang, ekonomi Lampung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen. Pada 2020 juga pengendalian inflasi akan dilakukan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat. Fokus utamanya menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis.

Sebab, dengan tersedianya barang dan terkendalinya harga akan turut menjaga daya beli dan menahan laju angka kemiskinan. “Melalui langkah-langkah tersebut, tingkat inflasi Lampung pada 2020 akan dipertahankan berada pada kisaran 3,0 sampai 3,5 persen,” katanya.

Muharram Candra Lugina
Sumber

Saibumi.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengapresiasi upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan ekonomi masyarakat Lampung melalui pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menegah (UMKM) bidang pangan.

Hal ini disampaikan Nunik, sapaan akrab Chusnunia, saat menghadiri pembukaan Expo Kedaulatan Pangan yang digelar Pusat Inkubasi Bisnis Syari’ah Majelis Ulama Indonesia (Pinbas MUI) di Paradise Lounge, Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat 20 September 2019.

“Alhamdulillah acara ini bisa mengapresiasi berbagai produksi UMKM yang beragam, dari makanan, kerajinan tangan dan sebagainya termasuk ada produk-produk inovasi, produk pertanian, pertanian organik dan sebagainya,” ujar Nunik.

Ia berharap produk UMKM berbasis pangan halal di Lampung dapat terus bertumbuh, selain mendukung kedaulatan pangan, juga menguatkan ekonomi kerakyatan.

“Semua itu butuh kolaborasi antara MUI dan juga pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

Ketua Bidang Ekonomi MUI Pusat Lukmanul Hakim mengatakan MUI sendiri telah melakukan reformasi kelembagaan dan reformasi pemikiran, termasuk pergerakan untuk kemandirian umat di bidang ekonomi.

“MUI tidak hanya bicara tentang dakwah tetapi juga bicara tentang pergerakan, bagaimana gerakan kita yang dapat kita turunkan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya gerakan kemandirian umat di bidang ekonomi,” ujarnya.

Direktur Pinbas MUI Azrul Tanjung menambahkan MUI berkepentingan terhadap pembinaan ekonomi secara keseluruhan, karena ekonomi menyangkut kehidupan umat.

“Selama ini jika mendengar kata MUI yang kita tahu ialah fatwa dan halal, tetapi dalam lima tahun terakhir MUI mulai memikirkan secara serius tentang ekonomi umat,” ujarnya.

Azrul menyebutkan kedaulatan pangan menjadi isu penting di Indonesia, sebab ke depan negara ini tidak lagi ketergantungan pada impor pangan.

“Kenapa kedaulatan pangan? Agar bagaimana petani dan nelayan benar-benar berdaulat,” katanya.

Azrul menyebutkan selama pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung 20-22 September 2019 ini, MUI mengundang ormas islam di tingkat pusat, MUI Provinsi Lampung, dan para pelaku ekonomi untuk duduk bersama pemerintah daerah membahas tentang persoalan pangan.

“Terimakasih terhadap pemerintah daerah yang antusias membantu kami,” ucapnya. (rilis)

sumber

Bandarlampung (-) – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendukung penuh Pelabuhan Panjang menjadi pionir digitalisasi pelabuhan di Indonesia menyusul peresmian otomatisasi kontainer terminal atau auto gate system.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung PT Pelindo II Cabang Panjang terkait digitalisasi auto gate system. Hal ini sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan, produktivitas, dan kinerja yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya di Terminal Petikemas Pelabuhan Internasional Panjang, Bandarlampung, Senin.

Menurut Wagub, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penerapan digitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih mudah, cepat, dan murah, serta berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian Lampung.

Dengan diterapkannya auto gate system ini, Wagub Chusnunia berharap adanya pelayanan yang lebih maksimal dari sebelumnya.

“Kalau sudah maksimal tentunya akan membawa efek bagi perekonomian Lampung. Sistem ini juga diharapkan mempermudah dalam pendistribusian komoditas Lampung, yang berhujung pada meningkatnya akan ekspor yang bermuara pada meningkatnya perekonomian Lampung,” jelasnya.

Menurut dia, dengan semakin maju Pelabuhan Panjang ini, diharapkan Pelabuhan Panjang menjadi subregional yang membuat Lampung maju dan terdepan di Pulau Sumatera.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Yusmariza menjelaskan penerapan auto gate system merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan iklim investasi dan usaha yang kondusif dengan memperlancar logistik eksport dan import.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap auto gate system, kepala kantor Bea Cukai telah mengeluarkan keputusan terkait uji coba auto gate system. Sekaligus menempatkan pegawai bea cukai pada control room,” jelasnya.

Penerapan auto gate system, jelas Yusmariza, merupakan bentuk kepercayaan Bea Cukai kepada Pelindo II Cabang Panjang untuk mengelola sendiri pemasukan dan pengeluaran barang ke/dan dari TPS online tanpa pengawasan langsung.

“Auto gate system ini bertujuan untuk percepatan pemasukan dan pengeluaran barang, pengurangan biaya, serta meningkatkan akurasi dan validasi data. Kemudian mendorong pertumbuhan ekspor, percepatan pengiriman, dan meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya menjelaskan penerapan auto gate system ini bertujuan agar pelayanan di pelabuhan panjang dapat lebih mudah, cepat, dan murah.

Serta meningkatkan pertumbuhan kontainer yang lebih besar yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian Lampung.

“Penerapan auto gate system yang dilaksanakan di Terminal Petikemas, juga akan diterapkan pada Terminal lainnya yang dikelola Pelindo Panjang,” jelas Elvyn.

Penerapan auto gate system, jelas Elvyn, merupakan program digitalisasi Indonesia untuk menuju pelabuhan dunia

“Dalam konteks digitalisasi, kita punya pelabuhan-pelabuhan di luar Priok, pelabuhan panjang ini adalah salah satu pionir untuk digitalisasi. Penerapan digitalisasi ini tidak hanya di terminal, tetapi juga di lapangan, pergudangan, keuangan dan sistem lainnya,” jelasnya.

Sumber

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Chusnunia Chalim alias Nunik manyatakan, dengan diluncurkannya pelayanan berbasis Auto Gate System di Pelabuhan Panjang oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dipastikan tidak ada lagi alasan pajak tertunda.

“Dengan Auto Gate System ini, saya kira tidak ada alasan lagi pajak tertunda dan alasan-alasanlainnya. Karena semua sudah dipermudah dengan sistem digital ini,” ucapnya saat peresmian Automatic Container Terminal ‘Auto Gate System’ di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Senin (9/9/2019).

Auto Gate System ini merupakan penerapan sistem pintu otomatis tempat penimbunan sementara. Dengan sistem ini mampu mempersingkat waktu pelayanan dan biaya oprasional di pelabuhan, dan mempermudah proses ekspor impor di pelabuhan.

Nunik menerangkan, memasuki era industri 4.0, mau tidak mau semua harus berbenah, termasuk di pemerintahan. Dan hari ini di Pelindo II sudah memulai dengan digitalisasi.

“Tentu semua ini muaranya demi kebaikan. Pemeriksaan cek apapun baik pendataan dan sebagainya, dalam waktu yang singkat saya kira ini akan lebih maksimal lagi pelayanan yang ada di Pelabuhan Panjang ini,” tuturnya.

Nunik mengungkapkan dengan semakin majunya Pelabuhan Panjang, diharapkan akan berdampak langsung pada kemajuan Provinsi Lampung. Karena para pengusaha transportasinya akan semakin maksimal, maka akan berefek pada peningkatan perekonomian di Lampung.

“Mari kita bersama menggali potensi untuk mewujudkan Lampung sejahtera, dan juga jadikan Lampung sebagai pusat perekonomian Sumatera,” ungkapnya. (Sri)

Sumber

Saibumi.com, Bandar Lampung – Guna menekan harga beras, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersinergi dengan Perum Bulog Divisi Regional Lampung, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi beras dengan harga relatif murah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim atau Nunik, saat audiensi dengan Perum Bulog Divisi Regional Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin, 15 Juli 2019.

“Kita lakukan upaya-upaya agar harga beras lebih murah dengan kualitas baik, untuk diterima di masyarakat,” ujarnya.

Nunik mengatakan, harus ada langkah serta upaya yang harus dilakukan untuk menghasilkan komitmen bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bagaimana beras ini bisa kita lakukan subsidi dengan menghadirkan pasar murah. Nanti program ini akan saya sampaikan kepada pak gubernur,” kata wagub.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung, Faisal, mengatakan bersama Pemprov Lampung akan melakukan penghitungan untuk menghadirkan beras murah di tengah masyarakat.

“Akan disusun rencana agar beras Bulog bisa diterima masyarakat, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Dari pihak Pemprov Lampung sedang melakukan suatu perhitungan-perhitungan, agar beras Bulog lebih banyak lagi diterima masyarakat dengan harga terjangkau,” jelasnya. (rilis/eva)

Sumber