Kejar Provila, Lampung Utara Siap Wujudkan Kabupaten Layak Anak 2020

Lampung Geh, Lampung Utara – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) memberi semangat pada Kabupaten Lampung Utara untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun 2020. Hal tersebut dilakukan Wagub Nunik saat acara Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Utara, di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (15/1).

“Kami optimistis pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Utara Insyallah menjadi Kabupaten Layak Anak, hanya tinggal kita wujudkan,” ujar Nunik.

Nunik mengatakan melalui KLA akan memotivasi anak-anak di Provinsi Lampung untuk mewujudkan Provinsi Lampung Layak Anak (Provila). Menurut Nunik, KLA bukan tentang mengejar penghargaan, tetapi menjadi barometer agar daerah bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak.

Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Rabu (15/1) | Foto : Humas Pemprov Lampung

“Apa yang kita buat akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mempersiapkan generasi penerus kita yang baik,” ujarnya.

Nunik juga mengatakan Provinsi Lampung berkeinginan menjadi provinsi yang memperhatikan hak-hak perempuan. Pihaknya mengharapkan pengarusutamaan gender menjadi basis untuk membuat kebijakan. Perempuan harus berdaya karena kalau kita bicara kualitas keluarga, erat kaitannya dengan peran perempuan dalam rumah tangga, karena rumah tangga adalah hal yang paling inti agar keluarga di Indonesia ini menjadi keluarga yang berkualitas.

Pada acara ini, Nunik juga mengampanyekan Gerakan Masyarakat Lampung Bebas Stunting. Nunik menyebutkan dengan berkerja keras seluruh pihak, stunting di Provinsi Lampung di angka 27 persen sekaligus di bawah angka nasional. Namun demikian, Nunik mendorong semangat agar angka stunting tersebut terus menurun di Provinsi Lampung.

“Kita ingin turunkan lagi sampai seminimal mungkin agar tidak ada lagi stunting di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Nunik meminta kerjasama seluruh instansi terkait di Kabupaten Lampung Utara agar terus melakukan koordinasi sehingga penanganan stunting bisa lebih maksimal.

“Karena itu butuh komitmen bersama. Kami punya optimisme di Kabupaten Lampung Utara, ini isu yang sangat penting tentang anak menyangkut masa depan anak kita, persoalan stunting ini harus ditangani sampai tuntas,” katanya.

Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo diwakili Pj. Sekretaris Daerah, Sofyan mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten Layak Anak.

Komitmen tersebut, kata Sofyan, dibuktikan dengan dibentuknya Gugus Tugas yang melibatkan OPD terkait, serta melaksanakan sosialisasi program KLA ke kecamatan dan desa-desa.

“Selain itu, melakukan pembinaan Forum Anak Daerah (FAD), dan bahkan telah turut pula mengikuti penilaian KLA meskipun belum berhasil masuk dalam nominasi,” ujar Sofyan.

Sofyan menyebutkan pada 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga telah menetapkan 26 PAUD/TK, 74 SD, dan 37 SMP sebagai sekolah yang masuk ke dalam Program Sekolah Ramah Anak.

“Hal lni dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai,” katanya.

Terhadap perlindungan perempuan dan anak, Sofyan menjelaskan pada tahun 2015 juga telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan nama Nuwo Singgahan Intan Permato.

“Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini kami bentuk dalam rangka untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Kemudian, untuk Program Gerakan Masyarakat Lampung Bebas Stunting, Sofyan mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada 20 Agustus 2019 telah melakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Lampung Utara bebas stunting tahun 2023.

“Untuk diketahui, bahwa Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 110 Kabupaten yang menjadi prioritas dalam intervensi stunting dan di tahun 2020 ini Lampung Utara menjadi prioritas kabupaten lokus stunting,” katanya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat warisan budaya tak benda (panggeh dan ringget) sekaligus pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita. Wagub Nunik juga melakukan senam Germas bersama dan meninjau pasar murah. (**)

Sumber

Wagub Chusnunia Tinjau Pembangunan Jalan Ruas Kota Gajah-Simpang Randu

Newslampungterkini.com, Lampung Tengah – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) meninjau pembangunan jalan Ruas Kota Gajah – Simpang Randu, Kabupaten Lampung Tengah. Selasa (7/1/2020)

Peninjauan dilakukan guna memastikan kondisi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Provinsi berjalan baik.

Wagub juga ingin memastikan bahwa kualitas pembangunan jalan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang melintas jalan tersebut.

Menurut Wagub pembangunan jalan ruas Kota Gajah – Simpang Randu telah dilakukan pada tahun 2019 dan dilanjutkan tahun 2020 ini.

“Pembangunan jalan ruas Kota Gajah – Simpang Randu kita lanjutkan apa yang sudah dibangun ditahun 2019 di tahun 2020 ini,” ujar Wagub Nunik.

Nunik mengatakan, pembangunan ruas jalan tersebut menggunakan rigid (perkerasan kaku dari beton). “Karena jika aspal biasa cepat kembali rusak,” katanya.

Untuk kelanjutan pembangunan di tahun 2020, Nunik menyebutkan digelontorkan APBD Provinsi Lampung sebesar Rp6,5 miliar. Sebelumnya pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan sebesar Rp4 miliar.

Wagub Nunik menjelaskan tidak hanya ruas Kota Gajah – Simpang Randu yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Lampung, tapi juga ruas jalan lainnya.

Saat melakukan peninjauan, Wagub Nunik didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Mulyadi Irsan. (Bbg/Adpim)

Sumber

Delapan Kabupaten/Kota di Lampung Belum Layak Anak

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Delapan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung akan segera mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA) tahun ini. Saat ini, baru terdapat tujuh kabupaten/kota di Lampung yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai KLA.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengatakan, pemprov telah memacu agar delapan kabupaten/kota lagi di Lampung segera mewujudkan sebagai daerah KLA. “Karena masih ada delapan kabupaten/kota yang masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya, Senin (6/1).

Menurut dia, dicapainya tujuan KLA itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemprov Lampung sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak.

Yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Kemudian Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak.

Mantan Bupati Lampung Timur tersebut mengatakan, sesuai dengan program kerja dan agenda yang telah ditetapkan yaitu “Lampung Ramah Perempuan dan Anak”, hal tersebut akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak.

“Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Insya Allah, dengan adanya program kerja tersebut dan didukung dengan koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait Provinsi Lampung dapat menjadi Provila,” katanya.

Guna meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak, Pemprov Lampung bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota, juga mengeluarkan program terpadu, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“Melalui kebijakan PATBM tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan pada anak serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia,” kata mantan anggota DPR-RI dari F-KB tersebut.

Sumber

8 Kabupaten Dikebut Wujudkan Kota Layak Anak

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong mewujudkan kota layak anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Mingguan di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin, 6 Januari 2020.

Chusnunia Chalim mengatakan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sehingga target Provinsi Layak Anak (Provila) dapat terwujud. Nunik menambahkan sejauh ini sudah terdapat 7 kabupaten/kota yang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) dari Pemerintah Pusat. Namun masih ada 8 kabupaten yang harus dipacu agar segera meraih KLA.

“Karena masih ada delapan Kabupaten/ Kota yang masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas/ Intansi terkait,” katanya.

Kemudian ia mengatakan dicapainya tujuan KLA itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemprov Lampung sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

“Kemudian Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap hak-hak anak dan Perda Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak,” katanya.

Nunik menjelaskan sesuai dengan program kerja dan agenda yang telah ditetapkan yaitu “Lampung Ramah Perempuan dan Anak” dimana akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak. Nunik berharap pada tahun 2020 ini, dapat merekatkan kembali, memperteguh dan mempertebal keyakinan untuk tetap membangun komitmen bersama guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.(ADPIM)

“Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Insya Allah, dengan adanya program kerja tersebut dan didukung dengan koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait Provinsi Lampung dapat menjadi Provila,” katanya.

Guna meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak, Pemprov Lampung bersama pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota juga mengeluarkan program terpadu, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“Melalui kebijakan PATBM tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan pada anak serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia,” kata Nunik.

Winarko
Sumber

Wagub Chusnunia Pacu 8 Kabupaten-Kota Segera Wujudkan Kota Layak Anak

Newslampungterkini.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) memacu 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sehingga target Provinsi Layak Anak (Provila) dapat terwujud.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nunik saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Mingguan dilingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/1/2020).

Nunik mengatakan sejauh ini sudah terdapat 7 kabupaten/kota yang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) dari Pemerintah Pusat. Namun masih ada 8 kabupaten yang harus dipacu agar segera meraih KLA.

“Karena masih ada delapan Kabupaten-Kota yang masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas/ Intansi terkait,” ujarnya.

Menurut Nunik, dicapainya tujuan KLA itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemprov Lampung sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

“Kemudian Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap hak-hak anak dan Perda Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak,” ujar Wagub Nunik.

Selain itu, sambung Nunik, sesuai dengan program kerja dan agenda yang telah ditetapkan yaitu “Lampung Ramah Perempuan dan Anak” dimana akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak.

“Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Insya Allah, dengan adanya program kerja tersebut dan didukung dengan koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait Provinsi Lampung dapat menjadi Provila,” katanya.

Guna meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak, Pemprov Lampung bersama pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota juga mengeluarkan program terpadu, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“Melalui kebijakan PATBM tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan pada anak serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia,” kata Nunik.

Nunik berharap pada tahun 2020 ini, dapat merekatkan kembali, memperteguh dan mempertebal keyakinan untuk tetap membangun komitmen bersama guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

(Bbg/Adpim)
Sumber

Nunik Mengajak Masyarakat Untuk Laksanakan Program Hemat Air

Pesawaran, (Media-merdeka.com)— Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim bersama ratusan petani melakukan tradisi Mapak Toyo atau jemput air dan tebar benih ikan di Bendungan Argoguruh, Tegineneng, Selasa (31/12/2019).

Tradisi ini dilakukan menandai masuknya musim rendeng tahun 2020 dan untuk mengingatkan agar masyarakat menjaga bumi dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya di sungai.
“Pemerintah berharap Kegiatan Mapak Tayo ini dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga mata air sebagai sumber kehidupan, dengan harapan nantinya sungai akan bersih dari sampah dan bisa kembali berfungsi normal untuk mengairi lahan pertanian masyarakat,” ujar Wagub Nunik.

Nunik menjelaskan pada musim rendeng tahun 2020, Irigasi Sekampung dilakukan secara partisipatif dan profesional untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian.
“Sistem akan ditanami padi. Musim tanam rendeng dan gadu akan ditanami padi seluas 35.769 Hektare dan palawija seluas 19.741 hektare,” kata Nunik.

Nunik menilai ada kecenderungan semakin menurunnya sumber air yang disebabkan oleh lahan kritis pada daerah tampungan air. Juga semakin sulitnya mendapatkan air akibat menurunnya muka air tanah. Oleh sebab itu, perlu dibuat program terbaru melalui kegiatan konservasi lahan dan air.

“Air merupakan sumber segalanya bagi kehidupan, jika tidak ada air kita tidak bisa dapat melanjutkan kehidupan, maka dari itu sebagai rasa syukur kita akan nikmat dari Allah. Kita tidak akan bisa menghitung kenikmatan yang diberikan Allah ini salah satunya air yang cukup tidak kurang dan tidak berlebihan,” kata Wagub Nunik

Melalui acara ini, Nunik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan program hemat air.

Nunik juga melakukan tebar benih ikan di Irigasi Sekampung bersama para petani, Kadis Cipta Karya Budhi Darmawan dan Kadis Ketahanan Pangan Ali Zubaidi. (Red/Humas Prov Lampung)

Sumber

Pemprov-AELI Sinergi Wujudkan Desa Wisata

Bandar Lampung (Lampost.co) –Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kegiatan Asosiasi Experiental Learning Indonesia (AELI) untuk memajukan pembagunan desa dengan konsep desa pariwisata. Hal tersebut disampaikan dalam audensi yang dilakukan di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, Kamis, 19 Desember 2019.

“Desa harus jadi kekuatan atau tulang punggung bangsa. Diharapkan dana desa yang diberikan pemerintah dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan. Salah satunya membangun desa pariwisata,” kata Wakil Gubernur Lampung Chusnunia.

Dia mengatakan pembangunan desa pariwisata ini nantinya harus memiliki pendamping agar dapat terbangun dengan baik dan dana yang disalurkan pemerintah dapat menjadi sumber kemandirian desa. Untuk mendukung kemajuan desa dan membantu promosi keberadaan desa wisata, Wagub juga menginisiasi pembuatan aplikasi desa wisata melalui digital yang diharapkan desa wisata semakin mudah diketahui.

“Misalnya mengembangkan potensi alam yang telah ada di desa, seperti sawah atau sungai yang dimaksimalkan lagi potensinya sehingga bisa menjadi ciri khas wisata, seperti contohnya Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Selain sebagai perdagangan sekaligus pariwisata,” ujarnya.

Sementara itu Ketua AELI DPD Lampung, M Syaifullah mengatakan pihaknya akan mengadakan workshop yang membangun standar pengolaan kegiatan pariwisata yang akan dilaksanakan Januari tahun 2020. “Kami memiliki target menuju desa wisata dengan pengemasan yang epic dengan standar keamanan yang baik,” ujarnya.

Muharram Candra Lugina
Sumber

Kurangi Sampah, DLH Gelar Aksi Bersih Pantai

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) melaksanakan Gerakan Bersih Pantai Lampung di Pantai Gunung Kunyit, Kelurahan Sukaraja, Jumat, 29 November 2019, untuk mewujudkan Lampung Berjaya dan Indonesia Bersih tahun 2025.

Pada kesempatan itu, Wagub mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dimulai dari diri sendiri.

Gerakan bersih pantai ini merupakan salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sekaligus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Lampung Berjaya. “Saya mengamati bukan soal orang Indonesia tidak cinta kebersihan, ini soal kebiasaan saja, kita harus berubah dimulai dari diri kita,” ujar Wagub Nunik.

Bambang Pamungkas
Sumber

Buka Festival Kopi Lampung 2019, Gubernur Ajak Masyarakat Cintai Kopi

Lampung Geh, Bandar Lampung – Buka Festival Kopi Lampung 2019, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ajak masyarakat Lampung mencintai kopi robusta asli Lampung.

Festival Kopi Lampung 2019 resmi dibuka hari ini, Rabu (6/11) malam di Elephant Park, Enggal, Bandar Lampung. Acara ini akan berlangsung dari 6-9 November 2019. Dengan mengangkat tema Woman and Coffee sebagai apresiasi kepada wanita Lampung yang juga turut serta dalam memajukan industri kopi di Lampung. Acara ini juga digelar dalam rangka mengangkat produk kopi Lampung.

Acara Festival Kopi Lampung 2019 turut dihadiri Anggota DPR RI, DPD RI, Dirjen Perindustrian, Forkopimda, serta bupati dan walikota se-Provinsi Lampung. Selain itu, dalam rangka mengedukasi generasi muda, juga turut hadir 40 generasi milenial kopi yang telah mengikuti seminar dan pelatihan yang nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi tentang kopi di Lampung.

Dalam laporannya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan bahwa acara ini digelar untuk lebih mencintai kopi robusta Lampung, meningkatkan mutu brand dan image industri kopi Lampung.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengajak masyarakat Lampung untuk lebih mencintai Kopi Lampung dengan meningkatkan industri dan kreasi hasil olahan Kopi Lampung.

“Lampung adalah salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dan Indonesia sekarang menempati posisi keempat sebagai pemasok kopi dunia. Maka melalui Festival kopi ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi kopi robusta, serta mempromosikan kopi untuk kesehatan dan kecantikan bagi kaum wanita,” kata Arinal.

Dalam Festival Kopi Lampung 2019 juga diberikan penghargaan kepada empat orang wanita sebagai apresiasi wanita kopi. Empat wanita tersebut yakni Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai Wanita Kopi Terinspiratif, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim disematkan penghargaan sebagai Wanita Kopi Berdedikasi, Tri Sartika Rini sebagai generasi muda yang telah mengharumkan nama Lampung sebagai Juara 1 Duta Kopi Indonesia 2019, serta Ibu Nurma selaku petani kopi dari Lampung Barat.

Selain itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim juga sempat melakukan battle brewing di areal Kampung Kopi, Elephant Park, Enggal, Bandar Lampung. (*)

Wagub Lampung Rumuskan Langkah Konkrit Gerakan Masyarakat Produktif dan Mandiri Pangan

Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) merumuskan langkah kongkrit penanggulangan kemiskinan melalui gerakan moral kemasyarakatan “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan” dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pionir (pelopor) di masyarakat pedesaan.

Hal itu diungkapkan Wagub Chusnunia Chalim saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2019 di Ruang Kerja Wagub Senin, (4/11/2019).

Wagub juga berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupaya merumuskan langkah kongkrit tersebut yang akan dilaksanakan guna mewujudkan program itu.

“Menindaklanjuti hasil rapat Evaluasi Pelaksanaan Program penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung bersama Kabupaten Kota beberapa waktu yang lalu. Saya berharap kita dapat segera merumuskan sebuah aksi nyata/kongkrit untuk segera mewujudkan program “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan sebagai gerakan masyarakat,” ujar Chusnunia.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Nunik menyampaikan, berdasarkan data BPS salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah tingginya harga pangan, di antaranya sayuran. Hal ini ironis karena Lampung adalah lumbung pangan. Namun, justru sayuran pemicu infalsi.

Wagub mengungkapkan mayoritas masyarakat miskin berada di pedesaan. Oleh sebab itu Program gerakan moral kemasyarakatan berbasis Keluarga “Ayo Produktif” dan “Ayo Mandiri Pangan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk dapat menghasilkan produk yang nantinya akan dikoordinir oleh Pemerintah Daerah setempat.

Program ini juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pencetus peningkatan produktifitas masyarakat dengan memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat yang didukung Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Saya miris manakala mengetahui di wilayah pedesaan yang lahannya luas ternyata kesulitan memenuhi kebutuhannya akan sayuran. Ini salah satu yang menjadi dasar pemikiran saya bahwa kita sebenarnya mampu meminimalisir beban konsumsi pangan khususnya sayuran. Kita hanya butuh sebuah gerakan dan aksi nyata yang meluas untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Wagub.

“Ayo Produktif dan Ayo Mandiri Pangan harus segera dimulai. Ini harus kita mulai saat ini juga, dari diri kita masing masing, di lingkungan keluarga, di lingkungan ASN Pemprov sendiri,” tambah Wagub.

Wagub meminta ASN, terutama pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menjadi teladan dan menjadi pionir untuk menularkan semangat perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Melalui program ini, Wagub berharap dapat menghasilkan produk yang nantinya mampu memberdayakan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Untuk lebih membumikan program ini Wagub menjajaki kemungkinan agar gerakan ini disinergikan dengan beberapa program melalui pembuatan video tutorial untuk pembuatan Aquaponik di rumah penduduk, pembentukan klinik pangan hingga pembuatan aplikasi berbasis IT seperti start up pertanian yang sekaligus menjadi jawaban untuk pemasaran produk.

Hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni. Menurut Sumarju, gerakan yang digagas oleh Wagub akan disinergikan dengan program yang selama ini telah dijalankan oleh Pemprov, baik yang berada di Dinas Sosial, Ketahanan Pangan dan OPD lainnya.

(Bbg/Hmsprov)
Sumber