Saibumi.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengajak komunitas perempuan dalam birokrasi (Femokrat) bersinergi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperjuangan hak dan isu perempuan, serta menjadikan Lampung Ramah Perempuan dan Anak.
Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik, sapaan akrabnya, saat membuka workshop “Komitmen Perempuan Dalam Birokrasi (Femokrat) Provinsi Lampung dalam Memperjuangkan Kesehatan Perempuan Termasuk Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)” oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa, 24 September 2019.
Nunik mengatakan secara faktual, terdapat sejumlah isu yang dihadapi kaum perempuan, yakni pertama, di sektor kesehatan, kaum perempuan dihadapkan pada minimnya akses pelayanan kesehatan serta masih tingginya angka kematian ibu dan anak, serta alokasi APBD untuk kesehatan belum memadai.
Kedua, di sektor pendidikan, kaum perempuan dihadapkan pada rendahnya subsidi pendidikan, angka buta huruf yang masih tinggi. Ketiga, di sektor kemiskinan, perempuan dihadapkan kepada lapangan kerja yang kurang layak.
“Kemudian, keempat, perempuan dihadapkan pada kebijakan yang tidak ramah gender, serta lemahnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum,” jelas Nunik.
Untuk itu, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, Pemprov akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak.
“Di antaranya mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan untuk perempuan dan anak. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, menyediakan ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, instansi pemerintah dan swasta, dan ruang publik. Serta Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak dan memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu,” papar Nunik.
Senada dengan Wagub, Siti Nurlaila, Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 juga menyepakati saat ini ada lima masalah utama yang dihadapi kaum perempuan, khususnya di Lampung, yakni kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan kebijakan yang tidak ramah gender, serta lemahnya penegakan hukum.
“Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen para perempuan dalam birokrat menjadi seorang femokrat yang memperjuangkan hak dan isu-isu perempuan, khususnya kesehatan perempuan termasuk HKSR di Lampung,” ujar Siti. (*)
Comments are closed.