700 Eks THK Lamtim Akan Diusulkan Ikut Seleksi Penerimaan P3K

SUKADANA (Lampost.co)– Pemkab Lamtim akan mengajukan usul sekitar 700-an eks tenaga honorer Katagori (THK) 1 dan 2 yang sudah ada di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahap I.

Usul itu akan diajukan setelah adanya kejelasan bahwa gaji atau penghasilan lainnya para tenaga P3K itu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah melalui dana alokasi umum (DAU) pada APBN.

Rencana pengajuan usul tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari, saat menyampaikan pengarahannya pada apel rutin mingguan para PNS di halaman Kantor Bupati Lamtim, di Sukadana, Senin (4/1/2019).

Zaiful mengatakan sesuai dengan SE Bupati Lamtim No.824/04/25-SK/2019, tanggal 2 Januari 2019, seluruh kepala OPD dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya.
SE Bupati Lamtim itu sendiri terbit berlandaskan pada PP No.48 tahun 2005 sebagiamana telah dirubah dengan PP No.56 tahun 2012.

Karena itu, lanjut Zaiful dengan terbitnya PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K, maka terbuka peluang bagi eks THK 1 dan 2 yang telah terdaftar dalam data base BKN untuk ikut serta dalam seleksi penerimaan P3K tersebut.

Adapaun formasi jabatan untuk eks tenaga honorer K1 dan K2 tersebut adalah, jabatan guru dengan syarat pendidikan sarjana (s1), tenaga kesehatan dengan syarat pendidikan minimal Diploma III dan tenaga penyuluh pertanian sesuai dengan MOU Menteri Pertanian.

Awalnya Pemda di Indonesia belum berani mengajukan usul berapa jumlah eks THK1 dan 2 yang akan diajukan karena keterbatasan dana APBD untuk mengcover pembayaran atau penghasilan para P3K itu nantinya.

Kabupaten Lamtim, jumlah eks THK 1 dan 2 yang sudah masuk dalam database BKN tercatat sejumlah 700 an orang. Ke 700 an orang itu yang akan diusulkan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan P3K, dengan catatan setelah juklak dan juknis yang mengatur tentang hal itu terbit.

Sedangkan mengenai berapa jumlah yang akan disetujui nantinya tambah dia, tergantung dari keputusan Men PAN RB dan Kepala BKN.

Sumber

Comments are closed.